PKS Tulungagung Gelar Flashmob, Suarakan Penolakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Tolak kenaikan harga BBM, ratusan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar aksi flashmob di sepanjang Simpang Empat TT ke arah utara, hingga Alun-alun Tulungagung, Sabtu (10/9/2022).

Massa berdiri di tepi jalan tanpa mengganggu arus lalu lintas di lokasi aksi.

Peserta aksi perempuan ada di sisi barat jalan, sedangkan peserta aksi laki-laki di timur jalan.

Menurut Ketua DPD PKS Tulungagung, Renno Mardiputro, aksi ini dilakukan sebagai bentuk sikap PKS dari daerah hingga pusat.

"Bahwa kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Tidak ada alasan darurat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi," terang Renno Mardiputro.

Lanjut Renno Mardiputro, saat ini kondisi masyarakat belum pulih karena pandemi Covid-19.

Baca juga: PKS Jatim Desak Presiden Joko Widodo Batalkan Kenaikan Harga BBM: Masyarakat Menjerit

Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi beban baru bagi masyarakat.

Kenaikan harga BBM bersubsidi juga membuat rakat tambah berat untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.

"Tidak hanya di Tulungagung, di pusat, provinsi-provinsi hingga ke daerah kami sampaikan sikap penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi," tegas Renno Mardiputro.

Renno memaparkan, kenaikan harga BBM bersubsidi dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter akan memicu inflasi.

Setiap kenaikan 10 persen harga BBM maka akan memicu inflasi 1,2 persen.

Sedangkan kenaikan saat ini sebesar 30 persen, sehingga akan memicu inflasi 3,6 persen.

Jika pada Juli 2022 sudah terjadi inflasi 4,94 persen, maka di akhir tahun inflasi akan mencapai 7-8 persen.

Kondisi ini akan memukul daya beli rakyat menjadi semakin lemah.

Bahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dialami rakyat.

"Angka kemiskinan akan meningkat, pengangguran juga akan semakin bertambah," tegas Renno.

Sementara di Kabupaten Tulungagung, ada 78.590 penduduk kategori miskin, atau sekitar 7,3 persen dari total penduduk.

Sementara pengangguran terbuka ada 29.630 atau setara 2,75 persen dari jumlah penduduk.

Karena itu DPD PKS Tulungagung meminta presiden untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

"Kami mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Renno.

DPD PKS Tulungagung juga meminta presiden menempatkan kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, bebas dari kemiskinan, terjangkaunya energi dan sumber daya mineral untuk menjadi prioritas pembangunan.

Meminta presiden melakukan efisiensi APBN dan mencegah kebocoran, agar tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Tulungagung