Pengawas Ponpes Jadi Saksi yang Diklaim Penasihat Hukum Ringankan Mas Bechi, JPU: Hakim yang Menilai

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Seorang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan agenda pemeriksaan saksi atas terdakwa kasus dugaan pencabulan santri putri di ponpes Jombang, Moch Subchi Al Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (41), di Ruang Sidang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (16/9/2022).

Saksi yang dihadirkan dari pihak penasihat hukum (PH) terdakwa itu, merupakan pengawas santri putri tempat saksi korban 'mondok' di Ponpes Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang. 

PH terdakwa, I Gede Pasek Suardika menerangkan, saksi tersebut, dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim persidangan, memastikan pada saat hari kejadian, seperti yang dituduhkan dalam surat dakwaan, korban tidak keluar dari asrama.

Saksi tersebut, memastikan dapat mengetahui dengan mudah akses keluar ataupun masuk dari para santri. 

Sebab, terdapat sistem penjagaan yang ketat mengatur keluar ataupun masuknya santri.

"Saksi ini menerangkan aktivitas di asrama putri. Kami ingin memastikan tempus delicti dua peristiwa (dalam dakwaan) itu. Ia pengawas asrama putri, tahu persis keluar masuknya santri," ujarnya di depan Ruang Sidang Cakra, Kantor Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (16/9/2022). 

Dalam surat dakwaan tersebut, terdapat dua peristiwa yang dituduhkan, kesemuanya dimulai pada malam hari. 

Sehingga, lanjut I Gede Pasek Suardika, dengan adanya saksi pengawas asrama santri ini, pihaknya dapat memperjelas atas peristiwa yang dituduhkan.

"Ada 2 peristiwa, semua dimulai pada malam hari. Kalau konstruksi dakwaan jaksa ada yang bilang peristiwa satu terjadi pada jam 10 malam hingga besok siang hari. Lalu peristiwa kedua ada yang mulai pukul 02.30 WIB dini hari," ujar I Gede Pasek Suardika.

Baca juga: 9 Saksi Akan Diperiksa dalam Sidang Lanjutan Mas Bechi atas Kasus Pencabulan Santri di Jombang

I Gede Pasek menerangkan, saksi menegaskan, tidak mungkin ada orang atau santri yang dapat keluar pada jam-jam tersebut di asrama putri. 

Sebab, untuk dapat keluar dari asrama putri, ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang dimaksud adalah adanya izin keluar yang hal itu harus diketahui oleh saksi sendiri. 

I Gede Pasek Suardika mengatakan, aktivitas para santri di dalam asrama dibatasi oleh tenggat waktu tertentu. Sehingga pada saat waktunya tiba, pintu utama asrama sudah dikunci oleh pihak satuan pengamanan ponpes. 

"Pada jam tertentu (asrama) sudah dikunci. Ada juga satuan pengamanan pondok. Kalau orang keluar pasti melewati pagar dan lain-lain. Kalaupun ada yang keluar pasti dicek, benar gak dapat izin dan lain-lain. Kalau pulang dan balik harus pakai surat dengan tanda tangan orangtua," jelasnya. 

Pihak satuan pengamanan ponpes yang berjaga di asrama putri, berjumlah 12 orang pengurus yang menangani tempat tersebut.  

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tengku Firdaus mengatakan, dalam sidang kali ini sebenarnya ada dua saksi yang dihadirkan.

Namun hanya seorang saksi yang masih memungkinkan menjalani pemeriksaan. Karena, waktu persidangan sengaja dipangkas oleh pihak Majelis Hakim karena ada keperluan tertentu. 

Mengenai keterangan saksi yang diklaim menguatkan keterangan alibi terdakwa, Tengku Firdaus enggan mengomentarinya berlebihan.

"Kualifikasi tidak bisa menyatakan menguatkan atau tidak. Biarlah nanti hakim yang menilai," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang itu, pada awak media. 

Sidang tersebut, dipimpin oleh Majelis Hakim, meliputi Hakim Ketua Sutrisno, Hakim anggota Titik Budi Winarti, dan Hakim Khadwanto. Sedangkan Panitera Pengganti, Achmad Fajarisman. 

Sebelumnya, menanggapi proses peradilan yang sedang bergulir, pendamping hukum santri korban pencabulan terdakwa Mas Bechi, Nun Sayuti menegaskan, pihaknya tetap berfokus pada pemenuhan perangkat persidangan yang dibutuhkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Sehingga pihaknya, tidak terlalu merasa repot dengan berbagai pernyataan pihak penasihat hukum (PH) terdakwa, yang dilontarkan di luar persidangan. 

Bahkan ia menyebut, pernyataan PH yang disampaikan di luar persidangan merupakan bagian kecil dari materi persidangan yang sejatinya tidak mengubah esensi dasar pelaksanaan peradilan di dalam persidangan. 

"Namun memang bagi kami, opini di luar itu tidak ada gunanya. Kuasa hukum hanya mengambil materi-materi kecil yang di luar pokok perkara. Jadi tidak mempengaruhi kami," katanya saat dihubungi TribunJatim.com.

Mengenai konfrontasi jumlah korban dalam dakwaan yang tercatat dalam surat dakwaan berjumlah satu orang, yang acap disampaikan pihak PH terdakwa pada sidang sebelumnya, Nun Suyuti mengklaim, korban yang berjumlah lima orang sejak agenda sidang pemeriksaan saksi sudah dihadirkan secara bertahap. Bahkan, ia menambahkan, ada juga korban yang masih berusia di bawah umur. 

"Keyakinan saya, kami bisa membuktikan di depan hakim. Adanya korban, adanya tidak hanya 1 korban, ada 5 korban yang hadir. Ada korban yang di bawah umur yang kami hadirkan. Dan itu tidak diangkat memang," jelasnya. 

"Coba tanyakan, berapa saksi korban yang dihadirkan, Pasek tidak selalu menjawab. Dia selalu bilang, 'dalam dakwaan 1'. Ya memang 1 dalam dakwaan, ya karena korban yang lain belum melapor," tambahnya. 

Ia tak menampik, pihak terdakwa melalui PH, melakukan upaya penggiringan motif dari adanya kasus dugaan pencabulan tersebut. 

Mulai dari penggiringan bahwa terdakwa menantang para saksi untuk sumpah mubahalah. Kemudian, adanya upaya politik organisasi, dan sejenisnya. 

Namun Nun Suyuti menegaskan, pihaknya tetap berfokus pada pokok materi dakwaan yang sedang disidangkan. 

"Dilihat saja, di awal, framing yang ingin dibangun, bahwa ini rekayasa, fitnah, lalu bergeser, ada pelakor statement-nya. Lalu bergeser ada perebutan kekuasaan, iya politik organisasi," jelasnya. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Jawa Timur