Dampak Kenaikan Harga BBM, Pakar Sosiologi Unair Surabaya: Bukan Tidak Mungkin Ada Orang Miskin Baru

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi resmi mengalami kenaikan pada Sabtu (3/9/2022) lalu.

Kenaikan komoditas tersebut memicu gelombang protes yang masif dari berbagai kalangan masyarakat. Demo dan seruan aksi masih banyak digelar di berbagai tempat.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Prof Dr Bagong Suyanto Drs MSi, menyebutkan, fenomena tersebut lumrah terjadi.

Ia melihat, pemerintah sudah memahami hal tersebut dengan baik, termasuk dampak sosial dari keputusan yang tidak populer tersebut.

“Efek domino kenaikan harga BBM ini kan memicu juga rentetan kenaikan barang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Jadi wajar kalau muncul kekhawatiran dan ketidakpuasan kalau kenaikan harga BBM menimbulkan tekanan sosial baru,” ujarnya, Senin (19/9/2022).

Hal tersebut terlihat dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang langsung digencarkan.

Menurutnya, hal itu merupakan upaya pemerintah agar tekanan sosial yang terjadi tidak terlalu besar. Ia menekankan, yang menjadi tantangan ialah bagaimana menjamin kepercayaan masyarakat mengenai distribusi BLT yang merata. Tentunya, informasi yang terbuka harus dilakukan.

“Namun demikian, yang dikhawatirkan, program bansos tidak banyak berdampak, karena logika pemerintah kayaknya membayangkan kalau masyarakat itu kondisi ekonominya nol, lalu diberi Rp 600 ribu, dan katakanlah plus Rp 600 ribu. Tapi masalahnya, bagaimana kalau masyarakat minus?” tambah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR Surabaya tersebut.

Selain masalah distribusi, ia juga mengaitkan perihal kemanfaatan. Menurutnya, distribusi yang tepat sasaran belum tentu tepat manfaat. Apalagi, dampak sosial dari putusan tersebut akan meningkatkan golongan orang miskin baru. Sehingga, tentunya banyak masyarakat yang harus beradaptasi dengan kondisi tersebut.

“Untuk kelompok yang kita sebut sebagai kelompok near poor, dekat dengan kemiskinan, gejolak harga membuat mereka bukan tidak mungkin akan menjadi orang miskin baru,” ucapnya.

Di sisi lain, pada dasarnya, stimulus pemberian subsidi tidak selamanya baik apabila dilakukan secara berlebihan. Hal tersebut akan berdampak pada masyarakat yang selalu ketergantungan. Baginya, ketika subsidi dikurangi atau dicabut, maka masyarakat akan merasakan kehilangan atas apa yang dinikmatinya selama ini.

“Pemerintah sebaiknya tidak banyak pada bantuan yang sifatnya karitatif ya. tapi pada bantuan yang lebih memberdayakan dan kebijakannya jangan seperti pemadam kebakaran yang menunggu apinya menyala, baru dimatikan,” pungkasnya.

Pada akhir, ia berharap hendaknya masyarakat melakukan diversifikasi usaha dan tidak berpatokan pada pekerjaan pokok. Menurutnya, pekerjaan pokok mudah terombang-ambing dengan regulasi yang ada.

“Bagaimana masyarakat diajari, didorong untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarga. Bukan membesarkan ekonomi pokok karena kalau kolaps, maka kolaps ekonomi keluarga itu. Tapi kalau pemasukannya banyak, mereka akan lebih banyak menghadapi tekanan,” tutupnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com