Merangsek Masuk Tengah Kota Surabaya, Puluhan Ribu Massa Buruh Ingin Temui Gubernur Khofifah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Puluhan ribu orang massa buruh yang berkumpul, Jalan Frontage A Yani, Menanggal, Gayungan, Surabaya, mulai bergerak menuju ke tengah pusat kota, sekitar pukul 13.30 WIB, Senin (19/9/2022). 

Massa buruh yang terdiri dari berbagai elemen serikat buruh se-Jatim kembali melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No 110, Alun-alun Contong, Bubutan, Surabaya. 

Tuntutannya masih sama. Yakni menolak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) dan meminta revisi kembali upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 di Jatim. Massa buruh yang berdatangan itu, berasal dari berbagai daerah di Jatim.

Mulai dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Pasuruan,

Selain itu, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga dari Kabupaten Banyuwangi.

Rute jalan yang akan dilalui rombongan kendaraan massa buruh untuk menuju ke Kantor Gubernur Provinsi Jatim itu, melalui Jalan A Yani- Jalan Wonokromo-Jalan Raya Darmo-Jalan Urip Sumoharjo-Jalan Basuki Rahmat-Jalan Embong Malang-Jalan Blauran-Jalan Bubutan-Jalan Kebon Rojo-Jalan Pahlawan.

Baca juga: Ada Rombongan Demo Buruh di Surabaya Tolak Kenaikan BBM, Sejumlah Ruas Jalan Berpotensi Macet

Namun, dalam agenda demonstrasi buruh yang digelar hari ini, bakal ada tujuh poin tuntutan yang bakal terus disuarakan. 

Tuntutan tersebut berkisar mengenai tinjauan kritis atas kebijakan kenaikan harga BBM yang dianggap oleh kalangan buruh berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, apalagi diperparah dengan tidak adanya kenaikan upah. 

Kemudian, menganggap kebijakan kenaikan BBM itu, tidak tepat mengingat adanya penurunan harga minyak dunia yang sedang terjadi beberapa waktu belakangan. 

Dan terakhir, kalangan buruh menganggap kenaikan harga BBM bakal memicu efek domino adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri yang terdampak atas kebijakan tersebut. 

Wakil Ketua FSPMI Jatim Nurudin Hidayat mengatakan, dalam aksinya kali ini, kalangan elemen buruh, pertama, menolak kenaikan BBM. Kedua, menuntut revisi UMK tahun 2022, dan ketiga, mendesak Gubernur Jatim segera mengesahkan upah minimum sektoral 2022. 

"Keempat, menuntut pemerintah provinsi Jatim, Gubernur Jatim agar menetapkan UMK tahun 2023 tahun depan, tidak menggunakan formulasi PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan," katanya saat ditemui awak media di Frontage A Yani, Gayungan, Surabaya, Senin (19/9/2022).

Menurut Nurudin, sikap Pemprov Jatim dalam menanggapi aspirasi masyarakat terutama kalangan buruh mengenai dampak kenaikan BBM, dianggapnya tidak aspiratif. 

"Ini catatan hitam kita, bahwa buruh memberikan kepada Gubernur Jatim Khofifah sangat sangat tidak aspiratif, hanya mendengarkan keluh kesah rakyatnya yang terdampak BBM tidak mau, kita telah 3 kali menggelar demonstrasi, belum lagi teman teman mahasiswa, sekalipun dari Demo kita, Khofifah tidak berkenan menemui untuk audiensi, tidak berkenan mendengarkan keluh kesah rakyatnya," katanya.