Tak Ditemui Khofifah, Buruh Ultimatum Gubernur Jatim Tentukan Nasib Aspirasi Sepekan ke Depan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nurudin Hidayat mengaku belum puas dengan hasil demonstrasi dan audiensi dengan pihak Pemprov Jawa Timur, di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No 110, Alun-alun Contong, Bubutan, Surabaya, Senin (19/9/2022).

Pasalnya, pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, melainkan diwakilkan oleh Wagub Jatim, Emil Dardak, dan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono. 

Khofifah Indar Parawansa diketahui sedang melakukan lawatan kerja di Kabupaten Jember. 

"Gubernur tidak menemui perwakilan buruh yang demo hari ini menunjukkan bahwa Gubernur Khofifah tidak aspiratif dan abai terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Selama menjabat tidak pernah sekalipun Gubernur Khofifah menemui perwakilan buruh pada saat aksi demonstrasi," ujar Nurudin Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJatim.com, Senin (19/9/2022). 

Ia mengaku tak menyalahkan sosok Wagub ataupun Sekdaprov Jatim yang akhirnya menemui para perwakilan elemen buruh.

Namun Nurudin Hidayat menyesalkan sikap Pemprov Jatim yang dinilai sebatas menyerap aspirasi semata. Karena pejabat yang menemui para buruh tidak memiliki posisi yang strategis dalam  menentukan kebijakan yang berkaitan dengan aspirasi kalangan buruh. 

"Yang menemui perwakilan buruh wakil gubernur yang tidak dapat mengambil keputusan. Aspirasi buruh hanya sebatas ditampung untuk disampaikan kepada gubernur," ujarnya. 

Padahal, kenaikan harga BBM sangat berdampak terhadap penurunan daya beli buruh dan masyarakat kecil, karena kenaikan inflasi yang tajam. 

Pemerintah Provinsi Jatim, dianggap Nurudin, gagap untuk mengendalikan laju inflasi dan mencegah rakyat kecil jatuh ke jurang kemiskinan. 

Oleh sebab itu, buruh meminta kepada Gubernur Jatim untuk menyampaikan aspirasi peninjauan ulang terhadap keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM.

"Namun hal tersebut tidak juga dikabulkan oleh gubernur," terangnya. 

Baca juga: Merangsek Masuk Tengah Kota Surabaya, Puluhan Ribu Massa Buruh Ingin Temui Gubernur Khofifah

Kemudian, perihal tuntutan buruh agar Gubernur Jatim merevisi UMK tahun 2022 serta menetapkan UMSK tahun 2022 yang telah direkomendasikan bupati/wali kota juga tidak ada kejelasan. 

Pertemuan-pertemuan selama ini, dengan perwakilan Pemprov Jatim, lanjut Nurudin, hanya sebatas ditampung saja, dan tidak ada kejelasan atau tindak lanjut untuk membahas revisi UMK tahun 2022 tersebut.

Oleh karena itu, Nurudin menegaskan, mendasari hasil audiensi tersebut, buruh mengultimatum Gubernur Jatim selama sepekan ke depan agar serius membahas aspirasi demo buruh pada Senin (19/9/2022). 

"Jika selama satu minggu ke depan Gubernur Jatim tetap abai terhadap tuntutan buruh, maka Partai Buruh Jatim bersama aliansi serikat pekerja atau serikat buruh, serta mahasiswa akan mengkonsolidasikan diri untuk menyiapkan aksi yang lebih besar lagi," pungkasnya. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak mengatakan, dari hasil audiensi dengan perwakilan massa buruh, ada sejumlah poin yang disampaikan. 

Dari pertemuan pada malam hari ini, akan dibuatkan rekomendasi yang diserahkan ke pemerintah pusat.

“Jadi kami tentunya punya tanggung jawab untuk menyerap aspirasi dan menyampaikannya ke pemerintah pusat,” terang Emil Dardak.

“Ada usulan dan saran yang disuarakan dengan penuh ketertiban dan objektivitas yang akan kita tuangkan dalam bentuk surat dari Pemprov Jatim ke pusat,” tambahnya.

Menurut Emil Dardak, Pemprov Jatim selalu terbuka dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya ke pemerintah pusat. 

Hal itu seperti yang dilakukan Gubernur Khofifah saat ada gejolak terkait UU Cipta Kerja.

Secara langsung Gubernur Khofifah mengawal para buruh untuk bertemu Menkopolhukam dan menyampaikan aspirasinya langsung ke pemerintah yang berwenang. 

Langkah serupa dipastikan Emil Dardak juga dilakukan dalam hal ini. Di mana masyarakat khususnya kalangan buruh melakukan penyampaian aspirasi penolakan kenaikan harga BBM.

“Ibu gubernur telah menerapkan prinsip ini pada situasi-situasi seperti ini pada momen sebelumnya termasuk aspirasi soal UU Cipta Kerja. Tapi tentunya diminta ada penguatan dan penyampaian kembali yang akan sangat kami hormati,” tegasnya.

Untuk itu ia memohon pengertian pada segenap massa demonstran untuk tetap menjaga kondusivitas di Jatim. Aspirasi akan terus dikawal. Bahkan pemprov akan merumuskan dengan detail surat rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Mohon waktu untuk kami merumuskan lebih detail untuk dituangkan dalam rekomendasinya,” pungkas Emil Dardak di hadapan massa pendemo di depan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Jawa Timur