Sekjend PDI Perjuangan Tanggapi Soal Isu Reshuffle: Deklarasi Capres Antitesa Presiden Itu Persoalan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan soal isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.

Secara khusus, Hasto menyebut isu reshuffle menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. 

"Kalau di jajaran Kabinet, Bapak Presiden yang memegang komando. Jadi, Bapak Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," kata Hasto di Surabaya, Sabtu (15/10/2022). 

Sekalipun, ia menyayangkan adanya deklarasi pencalonan Presiden oleh Partai NasDem di saat NasDem masih menjadi bagian dari Kabinet.

Apalagi, salah satu politisi NasDem sempat menyinggung bahwa bakal Capres yang diusung, Anies Baswedan, merupakan antitesa Presiden Jokowi. 

"Memang di dalam praktik presidensial, menjelang (pemilu) 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan seorang calon sementara kebijakan presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan perekonomian," kata Hasto. 

Baca juga: Target Menang di Pemilu 2024, PDI Perjuangan Jawa Timur Pastikan Mesin Partai Terus Panas

"Terlebih ketika calon tersebut adalah antitesa dari Presiden. Ini kan menjadi persoalan," katanya. 

Seharusnya, sebagai partai yang masih dalam Kabinet, para elitnya harus sejalan dengan kebijakan Presiden. Bagaimana pun, arahan Presiden harus menjadi instruksi yang dijalankan. 

"Karena itulah, menteri, dalam situasi tahun politik seperti ini, meskipun dari partai politik, harus tunduk sepenuhnya kepada Presiden," katanya. 

PDI Perjuangan sebagaimana arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah konsisten menjalankan komitmen tersebut. Bukan hanya di Kabinet, hal ini juga dilakukan hingga level pemerintah daerah. 

Khususnya, para kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan. "Sehingga, PDI perjuangan menunjukkan dan menjadi contoh bahwa kepala daerah dari PDI perjuangan tidak ada yang antitesa," katanya.

"Kepala daerah dari PDI perjuangan justru meramu berbagai keberhasilan dari kepala daerah, termasuk keberhasilan dari Pak Jokowi kemudian menjadi spirit satu nafas kebijakan. Ini dijalankan oleh para kepala daerah dari PDI Perjuangan," katanya. 

Sekalipun demikian, Hasto menegaskan PDI Perjuangan tak ikut intervensi dalam perombakan struktur menteri. "(Pelaksanaan reshuffle) menjadi hak pererogatif Presiden," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan kabinet atau menteri.