DPRD Surabaya Kawal Agenda Kerakyatan, APBD 2023 Rp 11,2 Triliun Akan Disahkan 10 November

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Kota Surabaya tengah membahas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berkekuatan Rp 11,2 triliun yang diajukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

Berbagai masalah dibahas dalam rapat komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar) tentang skema kebijakan anggaran di Rancangan APBD 2023. Termasuk temuan-temuan dari hasil reses atau jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan para anggota dewan.

“Direncanakan, APBD Tahun Anggaran 2023 disahkan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 10 November 2022. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan,” ujar Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Kamis (27/10/2022). 

Pada hari mengenang pertempuran dahsyat dan heroik arek-arek Suroboyo melawan tentara sekutu itu, semua pimpinan dan anggota dewan, wali kota, wakil wali kota, serta semua pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) akan mengikuti rapat paripurna DPRD dengan memakai kostum pejuang.

Dalam pembahasan Rancangan APBD, para legislator bertugas merumuskan agenda-agenda kepentingan masyarakat, serta mengartikulasikan atau memperjuangkan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan.

Serap Aspirasi Warga

Aspirasi di antaranya diserap melalui kegiatan-kegiatan perjumpaan dengan masyarakat. Termasuk kegiatan reses atau penjaringan aspirasi masyarakat. 

DPRD Kota Surabaya melakukan kegiatan reses pada 12-19 Oktober 2022. Sebanyak 50 legislator bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat. Mereka menjelaskan berbagai hal tentang perkembangan kebijakan di Kota Surabaya yang layak diketahui masyarakat. 

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono bertemu dengan masyarakat di Rungkut, Gununganyar, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Sukolilo, dan Mulyorejo.

“Banyak yang mengeluhkan tentang hilangnya data-data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Padahal, mereka sangat memerlukan untuk mendapatkan bantuan pendidkan, seperti seragam gratis,” kata Adi Sutarwijono.

Hal itu seperti diutarakan oleh Endang, warga Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

“Kondisi keluarga kami sangat membutuhkan, seperti bantuan seragam gratis yang meringankan beban biaya kami,” kata kader Surabaya Hebat itu.

Adi Sutarwijono berjanji akan mengecek latar belakang hilangnya data MBR, yang sangat berguna untuk mendapatkan intervensi kebijakan bagi keluarga tidak mampu.

Ia juga menjelaskan, tahun 2022 ada ploting anggaran yang sudah disahkan DPRD Surabaya terkait beasiswa untuk pelajar SMA/SMK dan para santri. Kuotanya mencapai 13 ribu lebih.

Baca juga: DPRD Surabaya Perjuangkan Insentif Takmir, Camelia Habiba: Masjid Jangan Hanya untuk Tempat Ibadah

“Tahun 2023 akan ditingkatkan lagi kuotanya menjadi 25 ribu pelajar SMA/SMK dan para santri. Itu upaya untuk menekan angka putus sekolah karena kesulitan biaya,” jelas Adi Sutarwijono.

Kemudian, program bedah rumah bagi rumah tidak layak huni atau rutilahu. Ini menjadi kebijakan yang terus dipelihara berkesinambungan.

“Di antaranya untuk membenahi rumah-rumah yang mau ambruk,” kata Adi Sutarwijono.

“Tapi kenapa antreannya begitu lama. Warga saya sudah mengajukan bertahun-tahun, tapi belum ada realisasinya,” kata seorang pengurus kampung dari Rungkut.

Adi Sutarwijono menjelaskan, DPRD Kota Surabaya akan memperjuangkan penambahan anggaran bedah rumah tahun 2023, sekaligus menambah kuotanya.

“Agar antrean tidak lama,” katanya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Surabaya