Sikapi Kasus Ra Latif, DPW Jatim Ingin Segera Ada PLT di Bangkalan: Itu Hasil Rapat

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPW PPP Jatim menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada DPP sebagai hasil pembahasan di internal mereka, menyikapi Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Rencananya, PPP Jatim bakal mengantarkan surat resmi kepada DPP partai, Selasa (1/11/2022) besok.

Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Anshori merinci rekomendasi tersebut. Pertama, untuk keberlangsungan organisasi agar tetap berjalan dengan baik, maka DPW meminta DPP untuk segera memberikan sikap resmi.

Sebab diketahui, selain sebagai kepala daerah Ra Latif merupakan Ketua DPC PPP Kabupaten Bangkalan.

"Jadi, itu untuk keberlangsungan organisasi agar tetap berjalan dengan baik," kata Mujahid saat dikonfirmasi TribunJatim.com, Senin (31/10/2022).

Kedua, lanjut Mujahid, jika pada keputusannya nanti DPP menonaktifkan Ra Latif sebagai Ketua DPC PPP Bangkalan maka diharapkan dapat segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

Karena jika mengacu pada AD/ART partai, kader yang ditetapkan tersangka oleh KPK maka harus dinonaktifkan dari struktural partai.

Baca juga: Sebanyak 34 Pegawai Dinas Jadi Saksi Dugaan Kasus Korupsi Bupati Bangkalan, Ada Dugaan Terlibat?

"Kami meminta agar pelaksana tugas itu berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PPP Jatim," jelas mantan anggota DPRD Jatim ini.

Di sisi lain, Mujahid meminta kepada Ra Latif untuk fokus dan konsentrasi menghadapi persoalan hukum yang tengah dihadapi.

"Itu merupakan hasil rapat, Insyaallah Bu Ketua DPW akan ke Jakarta untuk melakukan komunikasi langsung dengan DPP," tambahnya.

Sebelumnya, sinyal penonaktifan Ra Latif dari Ketua DPC PPP Bangkalan telah disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek, Sabtu (29/10/2022).

Dalam penjelasannya, Awiek mengatakan pihaknya akan segera bersikap sesuai mekanisme organisasi.

Sehingga bisa jadi Ra Latif sementara akan dinonaktifkan dari jabatan partai. Berdasarkan regulasi partainya siapapun yang tersandung KPK dan ditetapkan sebagai tersangka maka perlu dinonaktifkan dari jabatan struktural partai. Penonaktifan itu dilakukan hingga ada keputusan yang inkrah.

"Tentu DPP akan bertindak secara organisasi berdasarkan AD/ART," kata Awiek saat dikonfirmasi disela kegiatan di Kota Surabaya, Sabtu (29/10/2022).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com