Tuai Sorotan, Pemkot Malang Tunda Pembelian Lahan untuk Parkir di Kayutangan Heritage

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Rencana pembelian lahan untuk parkir di Jalan Basuki Rahmat (kawasan Kayutangan Heritage)  seharga Rp 26,7 miliar menuai sorotan publik.

Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memutuskan untuk menunda pembelian lahan tersebut sembari menanti petunjuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaya Saleh Putra mengatakan, bahwa pihaknya telah dipanggil oleh Komisi C DPRD Kota Malang untuk melakukan hearing terkait pembelian lahan di Jalan Basuki Rahmat (kawasan Kayutangan Heritage) No 50 seluas 792 meter persegi itu.

Terlebih, telah mencuat informasi bahwa lahan tersebut pernah dipasarkan melalui media sosial dengan harga sekitar Rp 16,5 miliar.

Sementara Pemkot Malang melalui Dishub Kota Malang, telah melakukan perjanjian pembelian dengan harga Rp 26,7 miliar pada 1 November 2022 lalu.

Baca juga: Bocoran Desain Parkir Vertikal di Kayutangan Heritage Malang, Ada Jembatan Penghubung Instagramable

"Apapun informasinya tentu bukan sebuah kebetulan. Maka saya mengambil keputusan, untuk menahan dulu (menunda pembelian). Saya tahan untuk tidak kami bayar dulu," ujarnya pada Minggu (6/11/2022).

Dirinya mengungkapkan, bahwa pihaknya juga melakukan konfirmasi kepada pemilik lahan terkait kebenaran informasi tersebut.

Menurutnya, pemilik lahan memang pernah menawarkan lahan itu kepada agen properti dengan harga sekitar Rp 17,5 miliar beberapa tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu, Dishub Kota Malang akan melakukan konsultasi dengan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK terlebih dahulu.

"Ini kami konsultasikan dengan KPK, sudah kami lakukan 3 atau 4 hari lalu. Jadi, menunggu petunjuk KPK dahulu," terangnya.

Namun dirinya menambahkan, belum tahu secara pasti kapan tepatnya hasil petunjuk KPK itu keluar.

"Tentu kami menunggu petunjuk KPK. Hasilnya kapan keluar, kami belum tahu,"

"Apapun bisa saja terjadi. Intinya, kami telah berkomunikasi dan kami menunggu petunjuk dari Korsupgah KPK," pungkasnya.