Kejari Kabupaten Madiun Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pupuk Subsidi, Penerima Bisa Terseret

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti mengatakan kedua tersangka tersebut bersekongkol untuk membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) palsu sehingga bisa memanipulasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Modusnya pertama-tama Dharto mengajukan sejumlah nama untuk dijadikan pihak yang bertanggung jawab terhadap kios atau pengecer kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

"Ini dilakukan agar mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) sebagai kios atau pengecer seolah-olah distributor mempunyai jaringan distribusi untuk memenuhi persyaratan pengajuan sebagai distributor," kata Nanik, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: ASN & Ketua Koperasi Petani di Madiun Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pupuk Subsidi, Rugikan Negara 1 M

Setelah semua perizinan beres, pupuk subsidi tersebut disalurkan ke petani yang seharusnya tidak berhak mendapatkan pupuk subsidi.

Seperti petani yang memiliki tanah lebih dari dua hektar lalu menggunakan nama kelompok tani lain yang digunakan dalam RDKK distributor tersebut, menggunakan nama-nama yang bukan anggota kelompok tani dengan tujuan untuk menambah luas tanam, dan menggunakan nama - nama kerabat yang bukan petani atau petani yang tidak mempunyai lahan tebu.

Pada penyaluran tersebut sebenarnya ada verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan oleh penyuluh pendamping lapangan (PPL).

"Hal ini tidak dilakukan karena penyaluran pupuk bersubsidi disalurkan langsung dari Distributor KPTR Mitra Rosan ke Kelompok Tani Tebu tanpa melalui kios atau pengecer (fiktif)," lanjutnya.

Sedangkan di tingkat kabupaten, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak berjalan sehingga tidak ada verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dari KPTR Mitra Rosan melalui kios/pengecer.

Lebih lanjut, peran Suyatno sebagai Kasi Pupuk dalam kasus korupsi tersebut adalah dengan membuat usulan pupuk tidak berdasarkan RDKK.

Selain itu, pria yang sudah pensiun dari ASN pada tahun 2021 lalu juga tidak melakukan verifikasi dan validasi RDKK dan penyaluran pupuk yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas adanya indikasi penyimpangan tersebut telah membuat kerugian keuangan negara berdasarkan auditor independen sebesar Rp 1 miliar 64 juta.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dharto dan Suyatno dijerat dengan UURI tentang pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana minimal penjara 4 tahun, atau maksimal seumur hidup atau mati

"Keduanya belum kita tahan karena baru hari ini ditetapkan (sebagai tersangka)," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com