Masih ada Guru Bergaji Rp 500.000, Reni Astuti Sebut APBD Surabaya 2023 Mestinya Bisa Beri Perubahan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kota Surabaya dengan kekuatan APBD Rp 11,2 triliun ternyata belum cukup menjawab kesejahteraan guru non-PNS jenjang SD dan SMP. Bahkan masih banyak ditemukan guru di Kota Metropolis ini hanya digaji Rp 500.000/bulan.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menemui beberapa guru di sebuah SD swasta. Gajinya Rp 700.000. Bahkan masih ada yang Rp 500.000 per bulan.

"Penyelenggara pemerintah harus hadir. Siapa lagi. Karakter guru kita itu nriman. Tidak suka menuntut dan anti mengeluh," kata Reni Astuti, Senin (21/11/2022).

Kekuatan APBD Surabaya 2023 yang besarannya mencapai Rp 11,2 triliun mestinya bisa memberikan perubahan pada nasib guru non-PNS di Surabaya.

Bukan bermaksud membandingkan, karena upah buruh saja sesuai Upah Minimum Kota (UMK). Begitu juga tenaga outsourcing di Pemkot Surabaya.

Diakui Reni, guru di Surabaya juga mempunyai tanggungjawab yang berlipat. Mereka dituntut untuk mengajar pendidikan karakter. Dan harus lebih humanis dalam memberikan pembelajaran di kelas. 

Tak hanya itu, masih ada juga satu guru yang masih banyak mengajar. Termasuk menjadi wali kelas. Kekurangan guru memang terjadi di Surabaya.

Baca juga: Saatnya Guru di Surabaya Sejahtera, Reni Astuti: Honor Guru Harus Setara UMK

Bahkan mereka yang sudah masuk melalui tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 1.513 orang akan diangkat di bulan April 2023. 

"Persoalan guru paling utama, selain kekurangan guru juga kesejahteraan mereka yang kurang. Kekurangan guru di Surabaya karena pensiun tidak segera diisi PPPK. Baru April," jelas Reni. 

Namun kesejahteraan menjadi problem klasik yang harus dicarikan solusi. Sekiranya perlu mendata detail seluruh guru non-PNS.

Mereka bisa membuat profil utuh menyangkut kemampuan, keahlian, hingga pendapatan mereka. Sebab ada guru yang dibela-belani ngelesi (memberikan jasa les private).

Meski demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditugaskan untuk menjadi Calon Anggota DPR RI ini tak ingin membandingkan kenaikan sejumlah insentif yang sudah masuk dalam APBD 2023. Seperti kenaikan insentif RT/RW, mudin, Kader Surabaya Hebat (KSH), dan bunda PAUD. 

"Bukan membandingkan dengan kenaikan insentif yang sudah ada. Tapi dengan momentum Hari Guru ini perlu menjadi perhatian pemkot untuk memuliakan guru. Sedangkan siswa bentuk perhatiannya menghormati guru. Jadi, sudah sesuai porsinya,"ujar Reni.

Jika membandingkan dengan daerah lain, Surabaya memang lebih baik dalam hal memberikan tunjangan. Pemkot sudah memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) sebesar Rp 1 juta per bulan.

Selain itu, guru non-PNS juga sudah mendapat Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dari pemerintah pusat.

Namun menurut Reni, untuk mendapatkan TTP ada kriteria yang banyak. Sehingga tidak semua berhak mendapatkannya.

"Kriterianya banyak. Sehingga gaji di bawah UMR tidak semua dapat tambahan TTP Rp 1 juta," jelasnya.