Bawaslu Jatim Harapkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Hal Pengawasan Pemilu: Milik Rakyat

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim) berharap masyarakat mengambil peran aktif dalam upaya pengawasan proses Pemilu 2024.

Dengan partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat diyakini pesta demokrasi mendatang dapat berjalan sesuai harapan bersama.

Ini disampaikan Komisioner Bawaslu Jatim Eka Rahmawati seiring diluncurkannya Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif (Gempar) dengan menggandeng berbagai simpul kelompok masyarakat Jawa Timur di Kota Surabaya beberapa hari lalu.

"Sejatinya, Pemilu ini memang milik rakyat bukan penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Sehingga, kami berharap masyarakat yang lebih pro aktif dalam mengawal Pemilu," kata Eka saat dikonfirmasi TribunJatim.com, Kamis (1/12/2022).

Suksesnya Pemilu diakui memang tidak hanya bertumpu pada penyelenggara termasuk dalam urusan pengawasan.

Sebab, penyelenggara juga berfokus pada urusan teknis selain juga karena keterbatasan jumlah petugas. Sehingga, masyarakat diharapkan semakin proaktif.

Partisipasi itu misalnya dalam bentuk memberikan masukan terkait temuan dan potensi dugaan pelanggaran disamping memastikan tidak ada praktik money politics dan juga politik SARA. Selain itu, berbagai inisiatif lain yang juga diharapkan.

"Yang dilakukan Bawaslu sebagai penyelenggara tentu memberikan ruang-ruang itu untuk masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk mengawal Pemilu," ujar Eka yang merupakan Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.

Lebih lanjut, Eka mengungkapkan pihaknya berharap upaya yang dimulai Bawaslu Jatim itu semakin menggugah kesadaran publik. Sehingga, ke depan bisa semakin massif. "Kami berharap ini gema pesan Pemilu damai, jujur, adil dan beritegritas dalam semakin massif," tambahnya.

Baca juga: Antisipasi Pidana Pemilu, Bawaslu Surabaya Luncurkan Sentra Gakkumdu, Gandeng Polisi dan Kejaksaan

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits dalam sambutan saat launching menyampaikan bahwa dalam demokrasi posisi rakyat sebagai subjek pengawasan. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu itu penting.

"Rakyat itu bukan objek tapi subjek dan pengawal demokrasi,” kata Warits dikutip dari keterangan resminya di laman Bawaslu Jatim.

Menurutnya, karena posisi sebagai subjek maka rakyat akan menjadi penentu kualitas Pemilu 2024. Apalagi, Bawaslu Jatim terbatas jika dibandingkan dengan wilayah yang akan diawasi.

“Karena terbatas, tentu membutuhkan simpul organisasi yang akan mengawasi pemilu bersama dengan Bawaslu,” tambah mantan Ketua KPU Sumenep.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com