Prihatin Bupati Bangkalan Jadi Tersangka Lelang Jabatan, PPP Jatim Tawarkan Bantuan Hukum

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPW PPP Jatim berencana memberikan bantuan hukum atas kasus yang menimpa Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif.

PPP Jatim memastikan partainya memakai azas praduga tak bersalah pada Bupati Ra Latif yang merupakan kader PPP. 

Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Anshori menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan saat ini usai Bupati Bangkalan jadi ditangkap KPK.

"Karena Ra Latif adalah kader PPP, maka DPW Jatim menawarkan dan mensupport untuk memberikan bantuan hukum kepada Ra Latif," katanya di Kantor PPP Jatim, Kamis (8/12/2022). 

Menurut Mujahid, pihaknya akan segera berkomunikasi terkait rencana tersebut. Pihaknya akan menawarkan untuk memberikan bantuan hukum. 

Baca juga: Bupati Bangkalan Tersandung Kasus Jual Beli Jabatan, PPP Copot Ra Latif dari Kursi Ketua DPC

"Nanti akan kita komunikasikan, bentuknya support. Karena nanti ada dari DPP, juga akan ikut memantau," tambah Mujahid. 

Secara umum, mantan anggota DPRD Jatim itu mengaku prihatin atas kasus yang dialami Ra Latif di KPK. "Bagi kami ini adalah musibah yang harus dihadapi," tambahnya. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dan lima bawahannya.

Ra Latif dan lima pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan.

“Terkait kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan para tersangka,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di  kantornya, Kamis (8/12/2022) dini hari dikutip dari Kompas.com