Hadapi Ancaman Resesi, Gus Atho' Optimis 6 Program Cak Imin Bisa Jadi Solusi, Termasuk Subsidi BBM

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah atau Gus Atho’, memberikan respon terkait kondisi ekonomi global yang diprediksi resesi pada 2023.

Gus Atho' menyebut solusi menghadapi ancaman resesi, sudah tertuang dalam enam program dari Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Saya optimistis resesi bisa diatasi, jika enam program ini bisa benar-benar direalisasikan," kata Gus Atho', dikonfirmasi, Senin, 19 Desember 2022.

Adapun enam program Cak Imin itu, ialah listrik gratis untuk masyarakat miskin, pupuk gratis untuk petani kecil, subsidi BBM untuk pengguna motor dan angkutan umum.

Selanjutnya ada kredit modal tanpa agunan untuk generasi milenial, dana pensiun naik untuk TNI, Polri dan veteran, dan yang keenam adalah guru honorer menjadi guru tetap.

Dia menambahkan, ada tiga sektor penting dari enam program yang digagas Cak Imin itu, bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk menghadapi ancaman resesi 2023.

Pertama adalah sektor pertanian. Caranya dengan menggratiskan pupuk untuk petani kecil dengan skala lahan maksimal 0,5 hektare.

Dengan begitu, hasil panen akan meningkat dan harga bahan pokok juga tidak akan memberatkan masyarakat.

"Setiap kami melakukan kunjungan ke para petani pasti yang dikeluhkan adalah masalah subsidi pupuk. Jika masalah alokasi subsidi pupuk masih belum bisa teratasi dengan tepat, maka hasil panen tidak akan maksimal yang mengakibatkan harga bahan pokok akan terus mengalami kenaikan," kata Gus Atho, yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim.

Kedua adalah sektor pendidikan, dalam hal ini terkait kebijakan pemerintah yang resmi menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023.

Ia menilai, kebijakan itu dapat memengaruhi nasib para guru honorer yang jumlahnya ditaksir melebihi 700.000 orang di Indonesia, atau setara 24 persen dari 3 juta total guru di Indonesia.

"Ini perlu digaris bawahi, mereka merupakan juga bagian tulang punggung pendidikan di Indonesia. Peran mereka juga yang mencerdaskan anak bangsa. Maka nasib mereka perlu diperhatikan secara lebih," kata mantan Ketua PC ISNU Jombang itu.

Ketiga ialah UMKM. Berdasarkan data Kementerian UKM tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen.

"Seperti yang kita ketahui bersama pengalaman membuktikan bahwa selama masa-masa sulit sebelumnya, seperti krisis 1998 dan Pandemi Covid-19, UMKM lah yang menjadi penyelamat yang dapat bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi di Indonesia," ujarnya.