Hendak Urus Surat Keterangan Sehat, Pria di Sampang Dibentak Hingga HP Dirampas Petugas Puskesmas

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Hanggara Pratama

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Pelayanan di Puskesmas Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura dikeluhkan warga setempat, Kamis (22/12/2022).

Mengapa tidak, salah satu warga yang ingin mengurus surat keterangan sehat sebagai syarat pendaftaran badan Ad Hoc berupa Panitian Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu 2024 nanti malah mendapat perlakuan tidak baik.

Pria yang diketahui bernama Hoiruddin (26) itu menerima dugaan perlakuan mulai bentakan, hingga handphone (HP) selulernya dirampas oleh salah satu petugas Puskesmas setempat.

Hoiruddin menceritakan saat hendak mengurus surat keterangan sehat, dirinya menanyakan terlebih dahulu apakah bisa pembayarannya menggunakan BPJS.

Lalu, salah satu petugas berinisial H itu menjelaskan tidak bisa alias harus membayar sebagaimana intruksi dari Kepala Puskesmas (Kapus) Robatal.

"Begitupun H menunjukkan bukti Chat via WA intruksi prabayar itu yang diterima dari Kapus Robatal," ujarnya kepada TribunMadura.com.

Kemudian Hoiruddin mengaku meminta izin kepada H untuk memfoto bukti chat tersebut dan direspon baik atau diperkenankan.

Baca juga: Respon Puskesmas Pangarengan Soal Belasan Balita di Sampang Keracunan, Singgung Kondisi hingga Imun

Akan tetapi, berselang beberapa lama setelah Hoiruddin menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan melakukan pembayaran, malah ia dipanggil oleh H untuk diminta menghapus foto hasil chat yang difoto sebelumnya.

Bahkan, H disebut nekat merampas handphone dari tangan Hoiruddin untuk menghapus foto chat antara H dan Kapus Robatal.

"Di saat itu saya mengikuti kemauan H karena khawatir timbul kegaduhan bila meresponnya secara emosi," terang Hoiruddin.

Tak berhenti di sana, Hoiruddin menyampaikan juga mendapat bentakan agar tidak koar-koar di luar lingkungan Puskesmas Robatal seperti halnya yang dilakukan salah satu relawan di Sampang.

"Di sini bukan Ketapang, di sini Robatal kalau ada apa-apa ayo menghadap Kepala Puskesmas, jangan koar-koar di luar seperti Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di Ketapang kemarin itu," kata Hoiruddin menirukan kalimat yang disampaikan H.

Terpisah, Plt. Kepala Puskesmas Robatal dr. Elmira Rizkia Febriyanti menanggapi jika sikap petugas yang dimaksud bukan prosedur dari instansinya, apalagi berawal dari intruksinya.

Sedangkan, untuk pelayanan surat keterangan sehat memang harus berbayar walaupun terdata di BPJS.

"Saya sebagai menejemen sudah mengingatkan jika ada temuan seperti ini berarti harus memberikan teguran kepada petugas yang bersangkutan," tegasnya.

"Di sini tidak hanya berdiri Plt. Kepala Puskesmas tapi di sini ada tim mutu yang akan memberikan teguran agar menjadi pelajaran bagi pegawai tersebut," imbuhnya