Menkopolhukam Mahfud MD Ungkap Cara Pemerintah Tekan Praktik Haram Korupsi, Lewat Digitalisasi?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD turut menanggapi peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang sebelumnya menjaring Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

Di sisi lain, Mahfud juga membeberkan berbagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi praktik kotor korupsi.

Kasus Sahat yang diduga terlibat suap pengurusan dana hibah dengan modus ijon ini beberapa waktu terakhir memang ramai jadi perbincangan.

Sahat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah.

"Iya biar ditangani oleh KPK," kata Mahfud saat ditemui disela kegiatan di Kota Surabaya, Selasa (27/12/2022).

Menurutnya, kegiatan OTT yang dilakukan oleh KPK merupakan upaya penegakan hukum. Meski demikian, diluar hal itu Mahfud mengungkapkan berbagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi praktik korupsi di tanah air.

Di antaranya digitalisasi yang diyakini bisa menutup celah praktik haram.

"Karena kalau digitalisasi itu daftar apa lewat komputer, uangnya disetor kemana itu sudah ada mekanismenya. Kalau tender itu kan dibatasi, yang boleh tender keperluannya ini, dananya sekian siapa berani, dan itu tertutup. Gak ada yang bocorkan, baru nanti dibuka bersama. Nah, itu namanya digitalisasi," ujarnya.

Mahfud mengaku yakin dengan penerapan semacam itu maka dapat menutup peluang negoisasi.

Hal tersebut untuk pencegahan korupsi. "Tentu mau nego siapa kalau sudah tendernya melalui elektronik. Kalau langsung dari tangan ke tangan, bisa saja dikasih lewat bawah meja. Tapi, kalau elektronik kan tidak bisa," tambahnya.

Baca juga: Tersandung Kasus Korupsi, Jabatan Sahat Tua Simanjuntak Jadi Rebutan, Ini Sejumlah Sosok Potensial

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com