Fraksi DPRD Kabupaten Malang Sampaikan Pandangan Terkait 4 Ranperda dalam Rapat Paripurna

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network.com, Lu'lu'ul Isnainiyah

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Malang menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Malang dari Bupati dalam Rapat Paripurna, Rabu (15/3/2023). Di antaranya tiga perubahan Perda dan satu pencabutan Perda.

Adapun tiga Ranperda di antaranya adalah, pertama Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Kedua, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Ketiga, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dan yang keempat adalah Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung.

Atas Ranperda tersebut, lima fraksi yang menyampaikan Pandangan Umum yakni berasal dari Partai PDIP, PKB, Golkar, dan  Nasdem. Pandangan umum tersebut disampaikan secara langsung oleh Juru Bicara Joko Eko Sujarwanto.

Pada Ranperda pertama, para fraksi sependapat terhadap Bupati bahwa Perda nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran perlu dilakukan perubahan.

"Kami harapkan penyelenggaraan perparkiran bisa bersinergi dengan Dinas Perhubungan dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu," ungkap Joko.

Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah kedua dinas yang telah disebutkan agar mengkaji penyelenggaraan perparkiran dengan basis elektronik. Agar tidak bergesekan dengan juru parkir.

Selanjutnya pandangan umum fraksi terkait Raperda kedua terkait Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi juga menyetujuinya.

Dengan catatan setiap investor yang akan menanamkan modalnya diberikan kemudahan perizinan.

"Tetapi kami juga mengharapkan agar investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kecamatan Kepanjen agar diberikan kemudahan sesuai dengan regulasi yang ada, hal ini dikarenakan Kepanjen adalah Ibukota Kabupaten Malang, dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)," ujarnya.

Sementara pandangan umum Ranperda ketiga, secara prinsip Fraksi DPRD Kabupaten Malang sepakat dengan perubahan Peraturan Daerah tentang nomor 5 tahun 2015 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.

Namun ada beberapa hal yang perlu diminta penjelasan terhadap Ranperda, dimana terdapat ketentuan bahwa pengembang perumahan dengan luas lahan 1.000 m2 sampai dengan luas lahan 5.000 m2 wajib diajukan oleh pengembang berbadan hukum.

Sedangkan pengembang perumahan dengan luas lahan lebih dari 5.000 m2 harus diajukan oleh pengembang berbadan hukum.

"Selanjutnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi kawasan permukiman dan perumahan atau Tim Verifikasi berperan aktif agar para pengembang segera menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kepada Pemerintah Daerah," sambung Joko.

Sedangkan pandangan umum Ranperda keempat, bahwa secara prinsip Fraksi DPRD sependapat dengan Bupati Malang yang mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang bangunan gedung.

Di mana Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang cipta kerja mengubah, menghapus atau merumuskan beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Yaitu mengubah paradigma perizinan bangunan dari semula izin mendirikan bangunan (IMB), menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi mengatakan, dengan disetujuinya Raperda oleh fraksi-fraksi telah sesuai.

"Itu layak untuk dibahas di tahapan selanjutnya. Yang memutuskan nanti asalah tim Bamperda dan Pansus yang kami bentuk," ungkap Darmadi.

Menurutnya raperda yang menjadi urgensi saat ini adalah penyelenggaraan lahan parkir. Di mana parkir menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).