DPRD Jatim Minta Pemprov Usut Dugaan Rantai Bisnis Seragam di Sekolah: Bebaskan Beli di Toko Manapun

Dia pun meminta Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut.

"Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun," ujarnya. 

Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menegaskan, sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang jadi perhatian bersama.

Baca juga: Berapa Asumsi Keuntungan SMA/SMK Negeri di Tulungagung dari Jualan Kain Seragam yang Super Mahal?

"TisTas pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien," jelas Anik. 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itupun berharap agar hearing Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh pemerintah. Karena sekali lagi, adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi," tandasnya.