DPRD Jatim Minta Pemprov Usut Dugaan Rantai Bisnis Seragam di Sekolah: Bebaskan Beli di Toko Manapun

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur kembali menyoroti ramainya keluhan mengenai harga seragam SMA negeri yang memberatkan para orang tua siswa.

Secara tegas, legislatif meminta agar Pemprov Jatim menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam 'bisnis' seragam siswa baru. 

Sorotan itu disampaikan anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (24/7/2023).

Sebelum rapat paripurna dengan agenda perubahan susunan alat kelengkapan DPRD ditutup, Mathur Husyairi menyampaikan interupsi. 

"Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius," kata Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono. 

Keluhan perihal seragam belakangan ini memang tengah jadi buah bibir.

Hal itu setelah sebelumnya muncul keluhan para orang tua siswa soal ketentuan membeli seragam SMA dan SMK negeri di Kabupaten Tulungagung. 

Mathur Husyairi mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa.

Dia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harga melangit. 

Mathur Husyairi bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya.

"Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sengaja nge-drop dan produsennya hanya satu," ucap Mathur Husyairi yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim. 

Baca juga: Pengakuan Guru di Tulungagung, Sebut Jualan Kain Seragam Mahal Jadi Bisnis Dinas Pendidikan

Selain itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengaku pada tahun 2018 pernah mencari kain seragam seperti SMAN 5 Surabaya.

"Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran," ungkapnya. 

Menurut Mathur Husyairi, jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain, maka keuntungan bisa jadi memang berkali lipat.

Dia pun meminta Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut.

"Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun," ujarnya. 

Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menegaskan, sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang jadi perhatian bersama.

Baca juga: Berapa Asumsi Keuntungan SMA/SMK Negeri di Tulungagung dari Jualan Kain Seragam yang Super Mahal?

"TisTas pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien," jelas Anik. 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itupun berharap agar hearing Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh pemerintah. Karena sekali lagi, adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi," tandasnya.