Keputusan Akhir Kasus Seragam Rp 2,3 Juta di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, Kepsek Kena Batunya

"Jadi kalau untuk pakaian khas sekolah, agar lembaga mempertimbangkan harga yang tidak memberatkan orang tua peserta didik atau bisa disiapkan sendiri oleh orang tua atau peserta didik sesuai yang telah ditetapkan," terangnya.

Jika ditemukan persoalan yang sama, Aries menegaskan pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada pimpinan lembaga dalam hal ini Kepala SMA, SMK dan SLB.

Sebelumnya, pada Sabtu (22/7/2023) Dindik Jatim menurunkan tim untuk identifikasi setelah menerima laporan masyarakat atas harga seragam SMA yang dianggap tidak wajar, yakni mencapai Rp. 2.3 juta untuk tiga jenis kain seragam dan atribut sekolah.

Sebagai komitmen, Aries menegaskan seragam sekolah bukan menjadi ranah Dindik Jatim. Lebih detail, Dindik Jatim hanya mengatur soal kebijakan dan program untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Namun jika ada tuduhan, lanjut Aries, pihaknya meminta masyarakat untuk melampirkan buktinya, dan akan segera ditindak jika ada oknum Dindik Jatim yang melakukan (penentuan harga seragam, red) itu. Mengingat hal tersebut bukan menjadi kewenangan Dindik Jatim.

"Sudah saya tekankan kami akan identifikasi langsung kesana (dan sedang kami lakukan). Kalau benar maka kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan disekolah tersebut kami evaluasi bahkan kami akan berikan sanksi," tegasnya.

Sementara itu, kasus itu juga mendapatkan sorotan dari DPRD Jatim.

DPRD Jawa Timur menyoroti ramainya keluhan mengenai harga seragam SMA negeri yang memberatkan para orang tua siswa.

Secara tegas, legislatif meminta agar Pemprov Jatim menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam 'bisnis' seragam siswa baru. 

Sorotan itu disampaikan anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (24/7/2023).

Sebelum rapat paripurna dengan agenda perubahan susunan alat kelengkapan DPRD ditutup, Mathur Husyairi menyampaikan interupsi. 

"Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius," kata Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono. 

Keluhan perihal seragam belakangan ini memang tengah jadi buah bibir.

Hal itu setelah sebelumnya muncul keluhan para orang tua siswa soal ketentuan membeli seragam SMA dan SMK negeri di Kabupaten Tulungagung. 

Mathur Husyairi mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa.