BREAKING NEWS: Kepala Dispendukcapil Surabaya Diganti Setelah Temuan 40 KK di Satu Domisili

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan perombakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya. Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji dipindah menjadi Asisten Pememerintah.

Pergantian tersebut dilakukan bersamaan dengan ratusan perangkat dinas yang lain di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Senin (7/8/2023).

"Perputaran ini berdasarkan kontrak kinerja dan hasil penilaian tim ahli. Ada perputaran di beberapa dinas," kata Cak Eri usai pelantikan.

Melalui pergantian ini, Agus digeser menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. "Pak Agus menjadi Asisten 2," kata Wali Kota Eri.

Agus mengisi jabatan yang ditinggalkan Irvan Widyanto. Dalam pelantikan ini, Irvan yang pernah menjabat Kasatpol PP di era Risma itu kini ditunjuk menjadi Staf Ahli.

Baca juga: Jawaban Tak Terduga Wali Kota Eri Cahyadi Soal Namanya Masuk Kandidat Gubernur Jawa Timur

"Saya butuh staf ahli yang garang-garang. Staf ahli harus bisa mengendalikan OPD," katanya.

Di posisi barunya, Irvan akan melapor kepada Wali Kota terkait kinerja masing-masing dinas. 

"Setiap 3 hari sekali, staf ahli harus bisa memaparkan inflasi, kemiskinan, dan stunting, serta lainnya. Sebab, Pak Sekda (Sekretaris Daerah) nggak bisa kerja sendiri. Staf Ahli berada full di dalam. Sehingga, tugas Sekda dibagi dengan Staf Ahli," katanya.

Sedangkan posisi Agus kemudian digantikan Eddy Christijanto yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP Surabaya.

Sedangkan posisi Kasatpol PP lantas diisi M Fikser yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

"Pak Kasatpol PP masuk ke Dispendukcapil. Pak Fikser ada di Kasatpol PP.  Namun, Pak Fikser jabatan definitifnya sebagai Kasatpol PP," katanya.

Baca juga: Banyak Temuan Data Ganda di Pulau Bawean, Dispendukcapil Gresik Diminta Segera Menuntaskan

Rotasi pejabat tersebut tak lama setelah adanya temuan soal satu domisili yang digunakan oleh 40 KK. Pemkot Surabaya menemukan adanya tren masyarakat pendatang melakukan "titip alamat" demi masuk KK Surabaya.