Kualitas Udara DKI Jakarta Sangat Buruk, Pegawai Kantor Bakal WFH Lagi, Simak Aturan Ketentuannya

Ia menilai, WFH bukan “obat” yang bisa dengan segera mengatasi masalah polusi udara. Sebaiknya, Pemprov DKI merancang program WFH yang berkelanjutan dan dilakukan evaluasi.

Termasuk dengan menggandeng pihak swasta, bukan hanya dengan imbauan. Pemprov DKI bisa memberikan kompensasi dan konsekuensi bagi Perusahaan yang menjalankan dan tidak mengikuti WFH.

Menurutnya, lebih baik Pemprov DKI mengoptimalkan uji emisi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Lantaran selama ini uji emisi tidak dilakukan secara serius, sehingga banyak kendaraan yang tidak layak masih berkeliaran di jalanan Jakarta.

Dikatakan pula bahwa uji emisi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sampai sekarang.

"Terapkan uji emisi. Kalau bisa, keluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Akan tetapi, itu juga butuh keberanian karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas sama motor bekas,” ucapnya seperti dikutip dari Antara.

Ia mengakui penegakan uji emisi kendaraan ini juga menjadi solusi jangka pendek. Pasalnya ada hambatan berupa kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan uji emisi dan minimnya kesadaran warga.

"Ini sifatnya jangka pendek. Setelah itu, ini 'kan tergantung pada cuaca juga sehingga orang berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak harus dilaksanakan," pungkasnya.

Sementara itu, Jokowi sendiri memberikan perintah terbarunya terkait kualitas udara DKI Jakarta yang semakin buruk.

Presiden Joko Widodo memberikan empat instruksi atau perintah untuk menangani buruknya kualitas udara di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas polusi udara wilayah Jabodetabek di Istana Merdeka, pada Senin (14/8/2023), seperti dikutip jatim.tribunnews.com via Kompas.com

Ada empat buah perintah yang disampaikan oleh Kepala Negara untuk bisa mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta.

"Pertama, untuk penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Kemudian ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek," ujar Jokowi.

"Dan menerapkan regulasi utk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," tutur dia.

Baca juga: Demi Bertemu Suami & Anak, Calon Dokter Tempuh Jalur Darat Udara Laut, Perjuangan Mudik ke Sumbawa

Apabila diperlukan, lanjut Presiden, pemerintah akan mendorong work from home (WFH) untuk karyawan perkantoran.

Atau bisa juga dilakukan kerja secara hibrid dengan skema WFH dan work from office (WFO).