Sosok Budiman Sudjatmiko Kader PDIP yang Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Padahal Dulu Sering Kritik

Ia juga merupakan pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), partai yang lahir dari organisasi politik bernama Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) kisaran tahun 1994.

Baca juga: Biasa Dikeroyok Politik, PDIP Jatim Minta Kader Ingat Jati Diri Partai Sandal Jepit

Organisasi tersebut mewadahi mahasiswa, buruh, aktivis, dan petani di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki cita-cita tentang sosialisme.

Pada 27 Juli 1996, terjadi kerusuhan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Menteng, Jakarta Pusat, yang meluas hingga ke daerah sekitar.

Huru-hara yang kini dikenal sebagai peristiwa Kudatuli itu menewaskan sedikitnya 5 orang dan ratusan luka-luka.

Buntut peristiwa itu, sejumlah aktivis PRD ditangkap, tak terkecuali Budiman.

Pada 1997, dia diadili dan divonis 13 tahun penjara karena dituding menjadi auktor intelektualis peristiwa Kudatuli.

Namun demikian, Budiman Sudjatmiko justru merasa “terselamatkan” karena masuk penjara.

Sebab, sejumlah rekannya di PRD menjadi korban penculikan rezim kala itu.

Meski begitu, Budiman Sudjatmiko hanya menjalani hukuman selama kurang lebih 3,5 tahun.

Sebab, pada Desember 1999, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberinya amnesti.

Budiman Sudjatmiko baru melanjutkan pendidikan tingginya setelah keluar dari penjara.

Ia menempuh studi Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.

Pernah mendekam di jeruji besi tak membuat Budiman Sudjatmiko berhenti terlibat dalam politik.

Ia melanjutkan karier politiknya dengan bergabung ke PDI Perjuangan pada 2004.

Pada periode 2009—2019, Budiman Sudjatmiko menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) dan duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria; dan juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa.