Pengamat Sebut Jokowi Harus Pegang Political Path dan Etika Politik saat Pengaruhnya Diperebutkan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA- Satu di antara fenomena politik yang menjadi sorotan utama menjelang pilpres 2024 adalah posisi dari Presiden Jokowi, yang dalam proses cawe-cawe politiknya dipandang oleh banyak kalangan sedang mengayun dalam merangkul para kandidat Presiden, terutama Ganjar Pranowo dan Prabowo.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh pengamat Politik FISIP UNAIR, Airlangga Pribadi, Selasa, (5/10/2023)

"Kesan merangkul beberapa pihak ini dapat dipahami apabila kita memandang rational and political interest dari posisi Presiden Jokowi, mengingat tingkat kepuasan yang sangat tinggi dari publik terhadap Presiden Jokowi berkisar pada angka 82 persen diakhir kepemimpinannya," ujar Airlangga, Selasa (5/9/2023).

Dengan demikian, lanjut Airlangga, Jokowi tentu mengharapkan kontestasi pilpres 2024 yang minim polarisasi politik dan relatif stabil dan kondusif.

Oleh karena itu, di satu sisi Jokowi harus dekat dengan para kandidat seperti Ganjar, dan di sisi lain membangun hubungan baik dengan Prabowo Subianto.

Tujuannya, selain untuk menjaga stabilitas kepemimpinan kabinet, juga untuk mengkondisikan agar tidak terjadi benturan yang keras terutama di kalangan konstituen Ganjar dan Prabowo seperti yang dialami dalam dua pilpres yang berhadapan antara Prabowo dan Jokowi.

Namun demikian dalam konteks etika politik, bahwa Presiden Jokowi sebagai pejabat publik yang juga sebagai kader PDI Perjuangan yang notabene sebagai partai yang menyerap agregasi kepentingan dan aspirasi publik, dan membingkainya dalam garis ideologi partainya.

Baca juga: Dilema Langkah Partai Demokrat Menuju Pilpres 2024 Pasca Cerai dari Koalisi Perubahan

"Salah satu caranya adalah menampilkan Joko Widodo sebagai figur dalam momen momen elektoral baik dalam pilkada Solo 2 periode, pilkada Jakarta maupun dalam Pilpres 2014 dan 2019," ucap Airlangga.

Artinya political path dan political origin dari Pak Jokowi adalah dari PDI Perjuangan. Secara etika politik maka pilihan politik yang pada ujungnya diambil oleh Jokowi adalah tidak akan mendukung kandidat Capres yang tidak diusung oleh partainya yaitu PDI Perjuangan.

"Jika bandingkan dengan politik di negara lain seperti Amerika Serikat yang memiliki kesamaan sistem presidential, meskipun bukan multi partai, adalah mustahil dan tidak etis misalnya Barrack Obama dalam Pilpres 2016 tidak mendukung Hillary Clinton, malah mendukung Donald Trump, atau sebelumnya Bill Clinton mendukung Al Gore tidak mendukung George W Bush. Mereka pasti mendukung kandidat dari partainya sendiri yaitu Partai Demokrat AS," ujar Airlangga

Pijakan etika politik ini, masih kata Airlangga, menjadi hal yang penting dalam dinamika dansa politik menuju Pilpres Indonesia di 2024.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com