Rencana Pemekaran 5 Desa di Ponorogo, DPMD: Tidak Terancam Gagal

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Pramita Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Kabar pemekaran 5 desa di Kabupaten Ponorogo terancam gagal dibantah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). 

“Kalau terancam gagal itu jauh dari kata terancam gagal menurut saya,” ujar Kepala DPMD Ponorogo, Tony Sumarsono, Rabu (20/9/2023).

Dia beralasan ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dalam hal ini DPMD berencana melakukan pemekaran desa ini sudah konsultasi terlebih dahulu sbelumnya dengan biro hukum, dan DPMD Provinsi Jatim.

“Sudah kami jalani sejak tahun lalu, mulai dari musyawarah tingkat desa, menjaring aspirasi, kabupaten tim kajian teknisnya, juga kerjasama dengan unirvesitas,” kata Toni.

Dia mengatakan bahwa untuk pemekaran juga sudah dibuat  peraturan bupati (perbup) yang sudah harmonisasi dengan kemenkunham ditingkat jatim. Bahkan Perbup desa telah dipersiapkan dan telah diundangkan.

“Peraturan bupati nomor 34,35,36,37 dan 38 tahun 2023.  Langkahnya juga sudah bersurat dengan gubernur untuk mendapatkan kode registrasi Desa,” ungkapnya.

Baca juga: Hari Perhubungan Nasional 2023, Dishub Ponorogo Diminta Berantas Odol Biang Kerok Jalan Rusak

Bahkan, kata dia, DPMD Provinsi Jawa Timur sudah ke Ponorogo untuk melakukan pengecekan bukti fisik. Saat itu juga telah bertemu dengan perwakilan desa yang akan dilakukan pemekaran.

“Mereka juga berikan saran dan arahan kami di DPMD Ponorogo  untuk sedikit menambah kelengkapan, karena dirasa buktinya perlu ditambah,” bebernya.

Contohnya, Perbup batas desa. Dimana harus ada sk bupati. Yang awalnya batas hanya per Kecamatan, terbaru diminta per desa.

“Mereka juga minta hard copi juga, file juga harus diunggah ke Google drive per desa, tidak dijadikan satu,” urai mantan Camat Jambon.

Saat ini, dia mengklaim bahwa semua sedang berproses. Dan sedang menunggu kode registrasi dari gubernur. 

“Kalau katanya ada moratorium itu memang benar. Tapi saya meluruskan bahwa moratorium untuk mendapatkan kode desa,” tegasnya.

Dia menjelaskan bahwa proses mendapatkan kode desa itu masih panjang. Jika nanti kode registrasi sudah dapat dari Gubernur akan mengangkat penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades).

“Dilakukan evaluasi untuk Pj Kades. Evaluasinya per 6 bulan. Apakah layak atau tidak, jika belum layak diperpanjang lagi sampai layak lalu ada dan ranperda desa definitif san dibahas bersama DPRD,” paparnya.

Baca juga: Biaya Perawatan Balita di Ponorogo yang Tercemplung Panci Isi Kuah Panas Ditanggung Pemerintah