Ada 101 Formasi PPPK Kemenpora 2023 untuk Lulusan D3-S1, Simak Syarat Pendaftaran & Besaran Gajinya

10. Ahli Pertama - Pustakawan

11. Ahli Pertama - Statisi

12. Ahli Pertama - Arsiparis

13. Terampil - Arsiparis

14. Terampil - Pranata Komputer

15. Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

Rincian Jabatan PPPK Kemenpora 2023

• Ahli Pertama-Analisis Hukum, gaji berkisar: Rp.3.500.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama - Analisis Kebijakan, gaji berkisar: Rp.3.500.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama-Analisis Sumber Daya Manusia Apratur, gaji berkisar: Rp.3.500.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama-Arisparis, gaji berkisar: Rp.3.400.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama-Asesor SDM Apratur, gaji berkisar: Rp.3.500.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris, gaji berkisar: Rp.3.300.000 - 6.800.0000
• Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, gaji berkisar: Rp.3.400.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama-Perencana, gaji berkisar: Rp.3.500.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama-Pranata Hubungan Masyarakat, gaji berkisar: Rp.3.500.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama - Pranata Komputer, gaji berkisar: Rp.3.500.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama-Pustakawan, gaji berkisar: Rp.3.400.000 - 6.900.0000
• Ahli Pertama - Statistisi, gaji berkisar: Rp.3.500.000 - 6.900.0000
• Terampil Asiparis, gaji berkisar: Rp.2.900.000 - 5.800.0000
• Terampil-Pranata Komputer, gaji berkisar: Rp.3.000.000 - 5.800.0000
• Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, gaji berkisar: Rp.3.000.000 - 5.800.0000.

Adapun rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan PPPK Kemenpora 2023, dapat dilihat pada link berikut:

Cek Formasi PPPK Kemenpora 2023: LINK

Syarat Umum Daftar PPPK Kemenpora 2023

1. Warga Negara Indonesia

2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar.

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau pegawai swasta.

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;