Lantik Pj Bupati/Wali Kota, Gubernur Jatim Puji Prestasi yang Diraih Pemkab Madiun

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa atas nama Presiden RI melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 penjabat (Pj) bupati/wali kota di Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (24/9/2023).

Dari jumlah itu, satu di antaranya adalah Penjabat Bupati Madiun yang dijabat oleh Tontro Pahlawanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Madiun.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ditandai dengan penyematan tanda pangkat dan jabatan oleh Gubernur Jawa Timur, serta penyerahan memori jabatan dari bupati/wali kota purnatugas kepada Pj bupati/wali kota sekaligus penandatanganan pakta itegritas yang disaksikan oleh para pejabat eselon Pemprov Jatim, forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan keluarga dari 12 bupati/wali kota purnatugas maupun Pj bupati/wali kota yang dilantik.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengucapkan terima kasih kepada bupati/wali kota purnatugas yang telah bekerja keras untuk turut menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim, karena turunnya sangat ekstrem.

“Saya ucapkan terima kasih, dan itu semua berkat kerja keras dari bupati dan wali kota di Jatim, terutama para kepala desa,” ungkap Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Khofifah memuji beberapa prestasi yang ditorehkan oleh Bupati Madiun Purnatugas, di antaranya, pencairan dana desa tercepat tingkat nasional dan program KPBU APJ (kerja sama pemerintah dan badan usaha alat penerangan jalan).

“Program KPBU APJ ini, pak Bupati Madiun purnatugas (Ahmad Dawami) sering bercerita ke saya. Dan saya juga tahu dari pejabat di Jakarta, dan tenyata itu luar biasa,” ungkap Khofifah.

Untuk itu, Khofifah berpesan kepada Pj Bupati Madiun agar format intervensi pedesaan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun yang dijadikan referensi dan kurikulum oleh Kementerian Pedesaan agar dijaga dengan baik.

Baca juga: Hari Pertama Jadi Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto Ingatkan ASN untuk Mengayomi Masyarakat

Dengan prestasi itu, tidak heran jika Kabupaten Madiun menjadi daerah yang mendapat penghargaan berturut-turut dari pemerintah untuk pelaksanaan maupun pencairan dana desa tercepat.

Terkait prestasi pencairan dana desa ini, Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto menegaskan jika hal tersebut merupakan bagian yang harus tetap dilanjutkan, karena ini langkah positif dalam rangka memanfaatkan waktu seawal mungkin agar anggaran di APBD segera terserap dan digunakan oleh pihak desa.

“Jadi mekanisme ini sudah jalan sebagaimana tahun-tahun lalu, saya kira tidak ada permasalahan dan tetap kita lanjutkan,” tandasnya.

Disinggung agenda ke depan, Tontro Pahlawanto mengatakan, terkait sisa waktu di tahun 2023, akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, salah satunya anggaran untuk pemenuhan pengentasan kemiskinan sebagaimana arahan Presiden RI terkait kemiskinan ekstrem mapun masalah stunting.

Baca juga: Perangi Stunting di Madiun, Kaji Mbing Kukuhkan Forum Anak dan Gelar Sosialisasi Remaja Masjid

“Di tahun 2023 ini, kita alokasi sejumlah dana untuk jaminan kesehatan khusus untuk keluarga miskin di Kabupaten Madiun, ini langkah percepatan kita,” akunya.

Begitupun mengenai inovasi pertanian, Tontro Pahlawanto mengaku akan terus dilakukan, mengingat Kabupaten Madiun menjadi salah satu lumbung padi nasional, artinya ketersediaan pangan harus terus dipelihara, sehingga sarana prasana produksi harus terus diperhatikan.

Kemudian, ketersediaan air juga harus diperhatikan dalam rangka menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Madiun. (Adv)