Dana Ratusan Juta Dikucurkan untuk BPBD Ponorogo Atasi Kekeringan dan Karhutla di Ponorogo

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 250 juta. Dana ratusan itu didapatkan BPBD Ponorogo dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun 2023 ini. Jika bisa dioptimalkan Rp 250 juta ya bisa. Jika tidak ya kembali ke pusat lagi,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, Senin (23/10/2023).

Dia menyebutkan bahwa bumi reog masuk dalam kategori awas kekeringan. Hal ini mengikut hasil assesment dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Memang lebih tinggi dibanding siaga. Dibanding 2019 memang tidak lebih tinggi. Tapi sekali lagi apapun statusnya meski awas, tetap berdampak signifikan terhadap warga di 12 dusun,” kata Masin.

Dia menjelaskan, BPBD telah mengupayakan pendanaan penanggulangan kekeringan. Bagaimana tidak, mau tidak mau post penanggulangan kekeringan di APBD Pemkab Ponorogo menipis.

Baca juga: BPBD Trenggalek Catatkan 33 Kali Karhutla di Musim Kemarau, Seluas 25 Hektar Hutan dan Lahan Hangus

“Setiap dropping air pasti kan mengurangi post itu. Dan kita dapat dana siap pakai di BNPB. Dana yang bisa dimanfaatkan sebesar Rp 250 juta,” urai mantan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Ponorogo ini.

Dia mengatakan bahwa dana sebesar Rp 250 juta tidak harus habis. Tergantung kemampuan daerah. Kalau mampu optimalkan bisa menghabiskan Rp 250 juta

“Dikasih plafon Rp 250 juta. Peruntukannya untuk biaya operasional, pengadaan air, bbm. Lebih buta  operasional memang,” tegasnya.

Dia menerangkan dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh BPBD Ponorogo sampai Desember 2023 jika seandainya kekeringan masih melanda. Namun, jika tidak juga tidak apa-apa.

“Selain Pemkab Ponorogo, ada 20 Kabupaten/kota lain yang juga mendapatkan dana itu. Total di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkn dana Rp 250 juta 21 kabupaten/kota,” terangnya.

Dia menyebutkan bahwa dana Rp 250 juta untuk penanganan kemarau. Disitu penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Dana itu mengatasi bencana akibat hidrometeorologi. Bencana tersebut berupa kekeringan dan Karhutla,” pungkas Masun.