Respons PDIP Kota Batu Soal Gibran Jadi Cawapres Dampingi Prabowo Subianto, Singgung Soal Etika

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Keputusan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) mendampingi Bakal Calon Presiden (Bacapres), Prabowo Subianto di Pilpres 2024, padahal PDI Perjuangan (PDIP) telah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, disayangkan DPC PDI Perjuangan Kota Batu.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu yang juga merupakan anggota PDI Perjuangan Kota Batu, Khamim Tohari menilai, seharusnya sebelum memutuskan untuk menjadi bacawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran seharusnya pamit dulu dari partai yang dinaunginya saat ini.

"Saya mewakili teman-teman di PDI Perjuangan Kota Batu menilai yang dilakukan Gibran itu melanggar etik dan tidak etis. Seharusnya dia punya unggah-ungguh, pamit atau sowan dulu dan memberikan surat pengunduran diri. Saya rasa itu lebih gentle,” kata Khamim Tohari kepada TribunJatim.com, Kamis (26/10/2023).

Lebih lanjut Khamim mengatakan, Gibran diminta Prabowo Subianto untuk menjadi bacawapres tak lain karena anak seorang presiden, bukan lantaran pengalaman yang dimiliki.

“Saya bilang ya aji mumpung, coba kalau Gibran itu bukan anak presiden, pasti tidak dipanggil Prabowo untuk menjadi bacawapres. Seharusnya berproses dulu. Tapi saya yakin masyarakat sekarang sudah pintar dan paham mana yang berpengalaman serta tulus,” jelasnya.

Sementara soal penilaian masyarakat terkait PDI Perjuangan bermain dua kaki, Khamim menegaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tak pernah memiliki niat seperti itu.

“Tidak, PDI Perjuangan bukan partai kaleng-kaleng dan tidak mau main dua kaki. Lebih baik kami kalah terhormat, dari pada main dua kaki,” tegasnya.

Sedangkan soal penyebab sampai dengan saat ini PDI Perjuangan memilih diam dan tak mengeluarkan surat pemecatan pada Gibran, meski dinilai sudah melanggar kode etik partai, menurut Khamim, itu dilakukan Megawati agar tidak ada kelanjutan polemik dalam tahapan Pilpres 2024.

“Sebagai kader seharusnya dia tahu isi yang ada dalam AD/ART partai dan kalau seandainya dipecat tentu seakan-akan kami yang jahat, ada penggiringan opini dan sana merasa teraniaya. Maka dari itu, partai tidak mengeluarkan surat pemecatan,” jelasnya.

Baca juga: Terjawab Status Gibran Bacawapres Prabowo Masih Kader PDIP? Puan Ucapkan Selamat: Sudah Jadi