Ketika Gibran dan Jokowi Diserang Elite PDIP Hingga Amien Rais Jelang Pilpres 2024: Dinasti Politik?

TRIBUNJATIM.COM - Posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini mendapatkan kritikan pedas dari sejumlah pihak.

Bukan hanya oposisi yang mengritik, kini elite PDIP juga ikutan buka suara.

Kritikan keras ini dilontarkan imbas anggapan membangun dinasti politik jelang Pilpres 2024.

Sebagian relawan dan juga pendukung Jokowi juga melontarkan kekecewaannya kepada Jokowi.

Apalagi, lawan politiknya selama ini seperti Amien Rais Cs juga masih terus melancarkan kritik pedas.

Baca juga: Cucu Pendiri NU Yakin Anies-Muhaimin Menang, Tak Ambil Pusing Soal Rendahnya Elektabilitas di Survei

Kritik kepada Jokowi tak lepas dari Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, yang kini maju sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) pendamping calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Keluarga Jokowi dianggap hendak membangun dinasti politik.

Majunya Gibran sebagai cawapres dikritik karena dianggap bernuansa nepotisme karena peran Mahkamah Konstitusi (MK) setuju capres dan cawapres usia di atas 35 tahun bisa maju di Pilpres.

Putusan ini dianggap memuluskan langkah Gibran maju jadi cawapres karena masih berusia 36 tahun.

Sejak mendaftarkan ke KPU sebagai capres dan cawapres, Prabowo-Gibran, tak lepas dari kritik. Jokowi kini pun tak luput dari kritik, dia kini dikeroyok.

Seperti apa kritik itu berikut dirangkum Tribunnews.com, Sabtu (28/10/2023):

Kritik dari Elite PDIP:

1. Adian Napitupulu soal 3 Periode

Anggota DPR RI dari PDIP yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengkritik Jokowi.

Menurut Adian, kerenggangan partainya dengan Jokowi dipicu PDIP menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

2. Ahmad Basarah: Gibran Membangkang

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan Gibran Rakabuming Raka telah melakukan pembangkangan karena melanggar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal ini terkait langkah Gibran yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Basarah menegaskan Megawati sebagai pemegang mandat Kongres PDIP telah memutuskan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia (Gibran) telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai," kata Basarah di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

3.  Hasto Kristiyanto Singgung Pak Lurah

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode dari seorang menteri.

Dia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.

Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Kritik 'Opisisi'

1. Amien Rais

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menilai cawapres Prabowo Subianto yakni Gibran Rakabuming Raka tidak mewakili generasi muda atau milenial.

Amien bahkan menyebut Gibran sebagai milenial gadungan.

"Siapa dia (Gibran) itu? Katanya mewakili milenial tapi kita harus tahu bahwa milenial itu pintar-pintar, enggak ada yang seperti itu. Dia milenial gadungan," kata Amien di Gedung Joeang, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Dia mengatakan bahwa situasi semacam ini harus diperhatikan kembali.

Jokowi, dikatakan Amien, harus meminta maaf kepada publik karena situasi Indonesia yang sekarang ini.

2. Denny Indrayana

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana kembali mempersoalkan Gibran jadi cawapres Prabowo melalui putusan MK.

Kata Denny jika Putusan MK perkara nomor 90 tidak sah karena pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman maka konsekuensinya Gibran Rakabuming Raka tidak bisa ditetapkan KPU sebagai paslon Cawapres dari Capres Prabowo Subianto.

Sehingga Gibran bisa diganti sebagai cawapres Prabowo.

"Itu semua harus dilakukan sebelum 8 November 2023. Dalam persidangan tadi, Ketua MKMK memahami urgensi memutuskan cepat tersebut dan akan memeriksa pengaduan saya lebih dahulu. Bismillah, ikhtiar penting ini saya lakukan selain untuk menjaga martabat, kehormatan dan marwah Mahkamah Konstitusi, tetapi juga demi menjaga keluhuran Negara Hukum Indonesia," ujar Denny.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com