DPRD Surabaya Rawat Aksara Jawa Bersama Mahasiswa, AH Thony: Generasi Muda Harus Cintai Negeri

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony mengajak semua pihak untuk ngrekso (merawat) budaya Jawa.

Jangan sampai generasi selanjutnya tercerabut dari akar asli budaya leluhur.

Satu di antaranya dengan mereksa aksara Jawa. 

AH Thony bersama puluhan mahasiswa UPN Veteran Jatim menggelar aksi peduli aksara Jawa dengan menulis huruf klasik tersebut di bentangan kain putih, di Balai Pemuda Surabaya, Selasa (31/10/2023).

Kain sepanjang 10 meter dengan lebar 1 meter itu penuh dengan tulisan aksara Jawa. 

Pimpinan DPRD Surabaya ini menginisiasi gerakan semua pihak dan kalangan apapun untuk tetap merawat budaya leluhur, ngrekso aksara Jawa. Jangan sampai generasi milenial dan generasi Z tak mau mengenali aksara Jawa.

"Saya mengapresiasi kepedulian mahasiswa UPN. Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin ditunjukkan dengan kepedulian merawat aksara Jawa. Mereka harus menjadi pelopor mencintai negerinya sendiri dengan budaya asli," kata AH Thony. 

Dia mengatakan, generasi muda dan generasi selanjutnya harus ditunjukkan betapa hebatnya produk budaya leluhur.

AH Thony meyakini produk budaya jika berada di tangan anak muda akan makin kreatif. Harus ada teknologi hingga aplikasi yang memudahkan generasi ini makin tebal kecintaannya pada aksara Jawa.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony Sebut Pelestarian Aksara Jawa Bisa Ikut Bangun Kegiatan Ekonomi

Aplikasi Aksara Jawa

Teknologi yang berkembang pesat harus bisa menjadi momentum agar budaya ini makin dicintai masyarakatnya. Termasuk aksara Jawa, seharusnya lebih bisa dipermudah dengan teknologi.

Saat ini juga sudah ada aplikasi praktik menulis aksara Jawa.

Namun demikian, upaya mengedukasi dan menebalkan kecintaan akan budaya asli Jawa harus terus digelorakan. Di mana pun dan kalangan apapun.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah memberi teladan dengan memasang aksara Jawa di Kantor Balai Kota hingga di setiap kantor organisasi perangkat daerah (OPD).