Janji Anies-Cak Imin untuk Muhammadiyah, Kadernya Bakal Jadi Menteri: Jokowi Saja Beri Tempat

TRIBUNJATIM.COM - Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan memasukkan kader Muhammadiyah menjadi menteri jika mereka menang di Pilpres 2024.

Calon Presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu itu menyebut akan menjadikan kader Muhammadiyah sebagai menteri di kabinetnya jika terpilih di Pilpres 2024.

Anies dan Cak Imin menyampaikan janji itu pada acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (22/11). 

Janji itu dilontarkan usai adanya pertanyaan dari PP Muhammadiyah.

Baca juga: Jawaban Santai Anies Baswedan Tanggapi Tiga Mantan Pimpinan KPK Gabung Timnas AMIN: Ingin Perubahan

Awalnya pada sesi terakhir dialog, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menjadi moderator bertanya soal jatah menteri untuk Muhammadiyah.

Abdul Mu'ti bertanya kepada Anies dan Cak Imin apakah akan mengangkat menteri dari kalangan Muhammadiyah jika keduanya terpilih.

Ia berkelakar pertanyaannya ini singkat namun konkret. 

"Kalau saya boleh tanya yang tak ilmiah tapi penting. Kalau Mas Anies dan Gus Muhaimin jadi presiden dan wakil presiden, apakah akan angkat menteri dari Muhammadiyah?" tanya Mu'ti.

Pertanyaan itu disampaikan Mu'ti di hadapan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir. Pertanyaan Mu'ti itu juga langsung mengundang tawa dan tepuk tangan para peserta diskusi.

"Ini pertanyaan singkat tapi konkret, mohon maaf ya," celetuk Mu'ti lagi. 

Anies dan Cak Imin juga tampak kaget dan tertawa. Pertanyaan itu juga langsung dijawab Anies dengan pertanyaan.

"Pertanyaan lagi, Pak Mu'ti masuk dalam daftarnya ya Pak Haedar?" canda Anies.

Sontak pertanyaan Anies itu kembali mengundang tawa ribuan warga Muhammadiyah.

Anies kemudian melanjutkan jawabannya bahwa ia akan memberikan tempat bagi kader Muhammadiyah mengisi pos menteri.

"Pak Jokowi saja beri tempat, apalagi kita," kata dia. 

Mendengar pernyataan Anies itu, Mu'ti lantas mengapresiasinya. Ia berkelakar lagi menanyakan ke Cak Imin jumlah menteri untuk Muhammadiyah.

"Jadi konkret ya. Akan ada menteri dari Muhammadiyah. Monggo, Cak Imin mau nambah menterinya berapa gitu ya?" kata Mu'ti.

Senada dengan Anies, Cak Imin memastikan akan ada menteri dari Muhammadiyah lantaran pasti ada perwakilan dari Muhammadiyah di tiap periode kepemimpinan di Indonesia. 

"Setiap periode kepemimpinan nasional, kayaknya enggak berani ninggalin menteri dari Muhammadiyah. Apalagi kami berdua, pasti kita akan," kata dia.

Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hari ini akan dilakukan dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (24/11) besok. 

Dalam sesi Anies-Muhaimin kemarin terdapat lima panelis yang dihadirkan.

Pertama adalah Ulama Intelektual Professor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi professor Sofyan Anif.

Mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidul Fitriciada, Peneliti Senior Lipi Profesor Siti Zuhro dan terakhir Guru Besar Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir.

Dalam dialog kemarin Anies dan Cak Imin menyampaikan sejumlah hal, mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga masalah kemunduran demokrasi. Terkait IKN, Anies menyebut proyek itu akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat. 

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap dia.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies. 

Proyek IKN yang kini banyak membuka lahan hutan belantara di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.

Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia. 

Anies mengatakan jika pemerintah serius menginginkan pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia. 

Terkait UU ITE, Anies berjanji akan merevisi UU yang dinilai membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat itu jika terpilih dalam Pilpres 2024. "Insya Allah UU yang membelenggu kebebasan itu yang akan rencananya direvisi ke depannya," ucapnya.

Anies mengatakan saat ini kebebasan dalam berdemokrasi mengalami penurunan, termasuk kebebasan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Padahal menurut Anies, kritik dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan dan menjadi diskursus untuk mempercepat kecerdasan masyarakat.

"Dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik," ucapnya. "Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan," tutur Anies. 

Namun yang terjadi saat ini, katanya, banyak masyarakat Indonesia tak berani mengkritik pemerintah karena takut dijerat UU ITE.

"Jadi kami memandang kebebasan ini sesuatu yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum," ujar dia. "Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda dengan istilah Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada UU ITE yang memprosesnya," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.(tribun network/ebs/dod)

Informasi lengkap dan menarik lainnya hanya di Googlenews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id