Poltekpar Minta Maaf Mahasiswa Pesta Dugem Sama Kaprodi di Kampus, Viral Ada DJ Seksi: Itu Euforia

Oleh sebab itu, dia langsung melapor ke kepolisian setempat untuk menjaga agar tidak ada kegaduhan di masyarakat.

"Terkait kalimat yang menyebut nama jabatan Camat, itu merupakan hal yang tidak benar," kata Andang.

Andang menambahkan, video maupun pemberitaan yang mencatut nama jabatan Camat saat ini sudah beredar di beberapa grup WA maupun medsos lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah Kecamatan Loano sedang mengupayakan mediasi kepada Sekdes, BPD, dan tokoh desa setempat dan memberikan pembinaan.

"Dalam waktu dekat kami akan menghadirkan kepala desa, Ketua BPD, dan perwakilan dari warga, terkait tindak lanjut pembinaan dan mediasi agar masalah ini cepat selesai," kata dia.

Sementara itu puluhan orang menggelar demo di depan kantor Bupati Purworejo pada Selasa (8/11/2022).

Dikutip dari Kompas.com, mereka membawa poster sang Sekdes dan diberikan tanda silang berwarna merah.

Menanggapi hal tersebut, Andika Sari akan melaporkan aksi demo tersebut ke Polda Jawa Tengah.

Andika Sari mengaku namanya menjadi tercemar akibat adanya aksi demo tersebut.

Ia merasa, aksi tersebut tidak murni dari keinginan warga Desa Banyuasin Kembaran.

Ia juga menduga ada provokator yang sengaja menggerakkan aksi tersebut untuk melengserkannya.

"Saya tegas pasti akan lapor, siapa aktor provokasi tersebut ke Polda Jawa Tengah."

"Dan saya akan melapor secepatnya," kata Andika Sari dalam keterangan resminya pada Sabtu (12/11/2022).

Baca juga: Sosok Calon Kades Viral Dibiayai Warganya, Ternyata Tak Cuma Dana Kampanye, Dijatahi Barang Lainnya

Diketahui, Andika Sari dilaporkan sejumlah warga terkait aktivitasnya sedang merayakan ulang tahun di kelab malam di luar jam kantor.

Warga menuntut Inspektorat segera mengeluarkan rekomendasi pemecatan terhadap Andika Sari sebagai Sekdes.

Hal itu pun juga ditanggapi Andika Sari dengan menyiapkan gugatan PTUN seandainya rekomendasi pemecatan dirinya tersebut benar-benar turun.

"Oh pasti, saya akan menggugat secara PTUN maupun secara pidana hal tersebut sebagai pembelajaran bagi oknum yang mengatasnamakan warga," tegasnya.

"Karena saya memang tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum, baik secara administrasi maupun pidana," kata Andika Sari.

Sementara itu, Kepala Desa Banyuasin Kembaran, Ahmad Abdul Aziz, belum berani membuat SK pemberhentian Sekdes.

Lantaran juga belum ada rekomendasi dari Bupati.

Ia lantas menyebut, hasil pemeriksaan Inspektorat juga belum turun.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com