Jawaban Anies, Prabowo dan Ganjar Terlalu Umum, Bikin Panelis Tak Puas, Format Debat Bakal Dirubah?

TRIBUNJATIM.COM -  Panelis debat merasa tak puas dengan jawaban dari ketiga Capres di Debat Pilpres 2024 perdana dari KPU.

Panelis merasa jika jawaban dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih terlalu umum.

Menurut panelis debat perdana calon presiden (capres), Susi Dwi Harijanti menilai jika KPU RI perlu untuk mengubah format debat Pilpres 2024.

Sebab ada sejumlah hal yang perlu dibenahi.

Baca juga: Daftar Lengkap 14 Orang Calon Komisioner KPU Jatim Periode 2024-2029 yang Lolos Fit and Proper Test

Bercermin pada debat perdana yang digelar di kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023), ia menganggap belum berhasil menggali secara spesifik gagasan para capres.

"Sebagai salah satu pembuat soal, saya berpendapat, ada jawaban-jawaban yang terlalu umum, kurang fokus dan spesifik. Misalnya terhadap pertanyaan tata kelola partai politik," kata Susi kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Pada debat kemarin, capres nomor urut 1, Anies Baswedan mendapat pertanyaan soal tata kelola partai politik dari panelis.

Anies memberi jawaban soal ketiadaan partai oposisi yang bisa mengimbangi kekuasaan, ketidakpercayaan rakyat pada partai politik, dan ketidakterbukaan proses pemilu, hingga kriminalisasi bagi pengkritik partai politik.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menilai bahwa negara perlu memperhatikan reformasi pembiayaan partai politik, agar pembiayaan partai politik dihitung dengan benar secara transparan untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kemudian, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang mendapatkan kesempatan memberi tanggapan. Tetapi, ia justru meledek Anies dengan mengungkit riwayatnya mengusung Anies di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkit bahwa dirinya merupakan Ketua Pansus RUU Partai Politik ketika bertugas di Senayan.

"Secara umum para capres berusaha menjawab soal dengan cara-cara, sudut pandang, dan penekanan yang berbeda-beda. Saya bisa memahaminya karena dikaitkan dengan visi dan misi masing-masing capres," ujar Susi.

"Tapi durasi waktu debat yang terbatas membuat elaborasi menjadi terkendala," kata pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran tersebut melanjutkan.

Susi menjelaskan bahwa para panelis membuat soal berdasarkan dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan tema debat.

Panelis juga harus menyusun pertanyaan dengan diksi yang dipahami capres dan masyarakat.