Langkah Ganjar Pranowo Bikin Kapok Koruptor, Pejabat yang Korupsi Bakal Dimiskinkan: Efek Jera

Selanjutnya, debat kedua akan digelar pada tanggal 22 Desember 2024.

Sebagaimana diketahui, tema debat pertama adalah hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, penguatan demokrasi, serta penanganan disinformasi dan kerukunan warga.

Debat perdana Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU ada empat isu konkret terkait Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibahas.

Diketahui, debat Pilpres 2024 yang digelar KPU ini dihelat pada Selasa (12/12/2023) malam ini.

Sejumlah isu menarik akan dibahas pada debat Pilpres 2024.

Empat isu tersebut diungkap oleh Komnas HAM.

Baca juga: Jelang Debat Perdana Pukul 19.00 WIB, Inilah Visi Misi 3 Capres soal Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM, Pramono Ubaid Tanthowi.

Isu pertama, kata Pramono, adalah soal indeks demokrasi Indonesia yang dinilai menurun beberapa tahun ini, di mana salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil.

Menurut Pramono, isu tersebut penting dibahas untuk melihat bagaimana komitmen pasangan calon (paslon) dalam menjamin kebebasan sipil.

"Karena itu penting untuk mendalami bagaimana komitmen setiap paslon untuk menjamin tidak terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi," terang dia dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).

Lalu, isu kedua, adalah pentingnya bagi publik untuk memastikan apakah strategi pembangunan yang akan dijalankan pemimpin ke depannya tetap sejalan dengan prinsip HAM.

Pramono lantas memberikan contoh, bagaimana investasi dan infrastruktur tidak memberi dampak buruk dan melanggar HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, ataupun kelompok rentan lainnya.

Untuk isu ketiga, menurut Pramono, hal yang penting dibahas adalah bagaimana pelanggaran HAM masa lalu ditangani.

Alasannya, karena isu tersebut selalu muncul setiap pemilihan umum (pemilu), tetapi tidak pernah ada penuntasan karena hanya dijadikan alat politik.

Karena itu, Pramono pun menilai isu penanganan pelanggaran HAM masa lalu penting dibahas untuk melihat komitmen masing-masing paslon.