Langkah Ganjar Pranowo Bikin Kapok Koruptor, Pejabat yang Korupsi Bakal Dimiskinkan: Efek Jera

TRIBUNJATIM.COM - Langkah Ganjar Pranowo untuk mengatasi korupsi di Indonesia.

Capres nomor urut 3 itu menyebut jika akan melakukan langkah memiskinkan koruptor yang ada di Indonesia.

Selain itu, koruptor akan ditahan di Lapas Nusakambangan.

Hal ini menyangkut soal penegakan hukum yang akan dilakukan jika Ganjar Pranowo menjadi presiden RI di 2024.

Baca juga: Anies Baswedan Tampil Elegan dan Genius saat Debat Pilpres 2024, Tim AMIN Yakin Elektabilitas Naik

Ganjar Pranowo mengatakan, penegakkan hukum awal bagi pelaku koruptor adalah dengan memberikan mereka kemiskinan.

"Dari sisi penegakan hukumnya dulu, maka kalau saya mulai dari sini maka yang harus dilakukan (bagi pelaku koruptor) adalah kemiskinan," kata Ganjar dalam debat perdana capres di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Selanjutnya, Ganjar mengatakan, nantinya ia akan merampungkan pembentukan UU Perampasan Aset.

Selain itu, eks Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan, agar memberikan efek jera, para koruptor harus dibawa dan ditahan di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

"Kedua adalah perampasan aset. Maka segera kita bereskan UU Perampasan Aset. Dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main," tegasnya.

Namun, kata Ganjar, seorang pemimpin harus memberikan contoh melalui gaya hidup sederahana dan tidak bermewah-mewahan untuk mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun.

Sementara itu, Ganjar juga menyampaikan, dua hal penting untuk para pejabat.

"Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik. Sehingga saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan. Kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi kerunyaman itu akan muncul," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyebut, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 230 triliun dalam 10 tahun terakhir.

"Dan itu equivalent kalau bisa kita pakai untuk membuat Puskesmas kira-kira 27.000," kata Ganjar.

Debat malam ini merupakan debat pertama yang digelar oleh KPU.

Selanjutnya, debat kedua akan digelar pada tanggal 22 Desember 2024.

Sebagaimana diketahui, tema debat pertama adalah hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, penguatan demokrasi, serta penanganan disinformasi dan kerukunan warga.

Debat perdana Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU ada empat isu konkret terkait Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibahas.

Diketahui, debat Pilpres 2024 yang digelar KPU ini dihelat pada Selasa (12/12/2023) malam ini.

Sejumlah isu menarik akan dibahas pada debat Pilpres 2024.

Empat isu tersebut diungkap oleh Komnas HAM.

Baca juga: Jelang Debat Perdana Pukul 19.00 WIB, Inilah Visi Misi 3 Capres soal Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM, Pramono Ubaid Tanthowi.

Isu pertama, kata Pramono, adalah soal indeks demokrasi Indonesia yang dinilai menurun beberapa tahun ini, di mana salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil.

Menurut Pramono, isu tersebut penting dibahas untuk melihat bagaimana komitmen pasangan calon (paslon) dalam menjamin kebebasan sipil.

"Karena itu penting untuk mendalami bagaimana komitmen setiap paslon untuk menjamin tidak terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi," terang dia dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).

Lalu, isu kedua, adalah pentingnya bagi publik untuk memastikan apakah strategi pembangunan yang akan dijalankan pemimpin ke depannya tetap sejalan dengan prinsip HAM.

Pramono lantas memberikan contoh, bagaimana investasi dan infrastruktur tidak memberi dampak buruk dan melanggar HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, ataupun kelompok rentan lainnya.

Untuk isu ketiga, menurut Pramono, hal yang penting dibahas adalah bagaimana pelanggaran HAM masa lalu ditangani.

Alasannya, karena isu tersebut selalu muncul setiap pemilihan umum (pemilu), tetapi tidak pernah ada penuntasan karena hanya dijadikan alat politik.

Karena itu, Pramono pun menilai isu penanganan pelanggaran HAM masa lalu penting dibahas untuk melihat komitmen masing-masing paslon.

"Isu HAM jangan hanya isu politik lima tahunan. Kita ingin isu HAM menjadi perbincangan baik di tingkat elit maupun publik."

"Sehingga publik menangkap isu ini dan menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan sebelum menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu nanti," tuturnya.

Isu yang terakhir adalah terkait beberapa lembaga nasional HAM, seperti Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas.

Pramono menilai sangat penting untuk memastikan paslon bisa berkomitmen agar lembaga-lembaga itu diperkuat dan jangan sampai dilemahkan.

Diketahui, tema debat capres malam ini adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Debat capres perdana akan digelar di Kantor KPU RI.

Ada 18 Pertanyaan yang Disiapkan

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, mengungkapkan ada 18 pertanyaan yang disiapkan oleh 11 panelis untuk debat capres perdana malam ini.

Ke-18 pertanyaan itu dibagi menjadi enam segmen selama 150 menit, dengan rincian tiga pertanyaan untuk masing-masing segmen.

"Saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan," ungkap Hasyim saat jumpa pers di kantornya, Senin.

Lebih lanjut, Hasyim menambahkan, dalam mekanismenya nanti, masing-masing peserta akan mengambil secara acak pertanyaan tersebut sebelum debat dimulai.

Terkait pertanyaan yang sudah disiapkan, Hasyim menegaskan KPU telah menjamin kerahasiaannya.

Nantinya, masing-masing peserta juga akan diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban peserta lain.

"Misalkan kesempatan pertama, si calon A, itu calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A," terang Hasyim.

"Setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu," lanjut dia.

Diketahui, berikut ini adalah 11 panelis dalam debat capres perdana malam ini:

1. Pakar Ilmu Politik UGM, Mada Sukmajati;
2. Pakar Ilmu Politik Undana, Rudi Rohi;
3. Ahli Hukum Tata Negara Undip, Lita Tyesta ALW;
4. Pakar Hukum Unand, Khairul Fahmi;
5. Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riewanto;
6. Pakar Hukum Tata Negara UNPAD, Susi Dwi Harijanti;
7. Guru Besar Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono;
8. Ketua Komnas HAM 2017-2020, Ahmad Taufan Damanik;
9. Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga, Phil Al Makin;
10. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto;
11. Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi.

TKN Prabowo-Gibran Kumpulkan Aktivis '98

Diketahui, tema debat perdana capres-cawapres malam ini disebut-sebut sebagai tema panas.

Pasalnya, tema debat yang juga akan membahas soal HAM, dianggap bisa melemahkan kredibilitas capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.

Diketahui, Prabowo disebut-sebut terlibat dalam penculikan paksa terhadap 13 aktivis di periode 1997/1998, saat dirinya menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Pangkostrad.

Terkait hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengatakan pihaknya telah mengumpulkan aktivis 98 untuk dimintai testimoni terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo.

"Yang pasti akan muncul pertanyaan, karena setiap lima tahun sekali, setiap Pak Prabowo ikut Pilpres dikaitkan dengan masa lalu," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin.

Nusron menilai, kehadiran mereka bisa menjadi penanda bahwasanya masa lalu Prabowo terkait HAM sudah selesai.

"Itu selalu dikaitkan dengn problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagai tokoh," ujarnya.

Pembelaan untuk Prabowo

Diketahui, salah satu sosok aktivis 98 ada yang menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Ia adalah mantan kader PDIP, Budiman Sudjatmiko.

Menurut Budiman, tidak ada bukti hukum yang menunjukkan Prabowo melanggar HAM di masa lalu.

"(Prabowo) pernah menjadi cawapres Megawati, dan dua kali sebagai capres, artinya sudah disahkan secara undang-undang, sistem kepemiluan, Pak Prabowo fit, tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal," ujar Budiman dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin.

Di sisi lain, kata Budiman, Prabowo juga terbukti tidak bersalah atas dugaan pelanggaran HAM jika dilihat dari perspektif politik.

Pasalnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pernah menunjuk Prabowo Subianto sebagai cawapres.

"Secara politik, Pak Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati tahun 2009."

"Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Prabowo secara politik," tutur Budiman.

"Dan secara politik, beliau sudah jadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang," sambungnya.

Selain Budiman, purnawirawan perwira tinggi TNI sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran, Wiranto, juga membeberkan hal serupa.

Wiranto mengaku heran Prabowo terus diserang terkait isu pelanggaran HAM di masa lalu.

Menurut dia, tudingan-tudingan tersebut termasuk pembunuhan karakter terhadap Prabowo.

Tak hanya Prabowo, Wiranto juga merasa diserang terkait tudingan itu karena saat kerusuhan 1998 terjadi, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan.

"Saya sendiri juga merasa heran tatkala menjelang pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya, Pak Prabowo."

"Selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan character assasination (pembunuhan karakter)," ujar Wiranto dalam tayangan video yang ditampilkan di Media Center Prabowo-Gibran.

"Tentunya menjadi tidak relevan, tidak adil, dan tidak benar tatkala keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum, dengan kondisi sospol dengan situasi negara saat ini. Bahkan, dijadikan black campaign," imbuhnya.

Wiranto pun mengingatkan ia saat itu menjabat sebagai mantan Panglima TNI yang merupakan atasan Prabowo.

Dia menjamin setiap hal yang dilakukan prajurit TNI bertumpu pada jiwa Sapta Marga.

"Saya ingatkan di sini bahwa saya sebagai mantan panglima TNI menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa sapta marga sebagai patriot Indonesia," tegasnya.

"Yang selalu bela ideologi negara, baik juga sebagai ksatria Indonesia yang selalu bela kejujuran, kebenaran, dan keadilan, karena sejatinya kami ini sudah disumpah sebagai bhayangkari negara. Dan itu tidak pernah kita ingkari," tandas dia.

Informasi lengkap dan menarik lainnya hanya di Googlenews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com