Sederet Janji Manis Capres Anies, Prabowo, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Dari Mana Sumber Dananya?

Kata Ganjar nantinya internet gratis di sekolah-sekolah akan membuat guru-guru kreatif, bisa merangsang siswa-siswi untuk bisa meraih lompatan.

b. Satu keluarga miskin satu sarjana

Ganjar Pranowo mendengungkan gagasan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa (26/12/2023).

Menurut Ganjar, program SKSS ini bisa diterapkan secara nasional dengan sumber dana dari 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sebenarnya 20 persen dari APBN itu sangat cukup, tinggal sekarang kita memprioritaskan," kata Ganjar kepada wartawan usai acara peluncuran program, Selasa (26/12/2023).

Dia menilai pendidikan sebagai investasi paling bagus untuk menurunkan kemiskinan.

Ganjar menjelaskan, ketika dirinya memimpin Jawa Tengah, pemerintah membuat program sekolah vokasi gratis untuk keluarga miskin.

Menurut Capres pasangan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD itu, anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut tidak terlalu besar.

"Kalau kami menghitung-hitung kemarin, satu Kabupaten/Kota itu satu percontohan saja itu sebenarnya anggaran kita tidak membutuhkan terlalu banyak," ungkapnya.

"Artinya banyak dari keluarga miskin yang kemudian dari lulusan SMP, Madrasah Tsanawiyah dia bisa melanjutkan ke sekolah vokasi menengah, yang kemudian mereka bisa langsung bekerja," lanjutnya.

Lantas, dari mana sumber dananya?

1. Sumber Dana Anies-Muhaimin

Selain menggunakan pendanaan yang berasal dari perpajakan hingga kerja sama dengan pihak swasta, dan untuk peningkatan kapasitas 40 kota agar setara Jakarta itu salah satunya menggunakan anggaran pemerintah pusat untuk memperkuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong menjelaskan, penggunaan APBN untuk memperbesar kapasitas APBD ini penting untuk mengembangkan wilayah 40 kota itu karena saat ini APBD antar wilayah masih sangat timpang.

"Banyak orang tidak sadar betapa timpangnya APBD antar kota. Jadi Jakarta itu APBD nya Rp 80 triliun per tahun, Banjarmasin atau Palangkaraya palingan APBD nya Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun per tahun," kata Lembong dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia.

Untuk merealisasikan hal itu, Lembong mengatakan, pemerintahan Anies-Muhaimin nantinya akan mengatur ulang komposisi APBN untuk belanja transfer ke daerah. Dari yang selama ini dua per tiga APBN untuk belanja pemerintah pusat menjadi sebaliknya.

"Saat ini hanya sepertiga ke daerah, ini harus berubah, jadi selama 10 tahun terakhir, atau mungkin lebih, yang tumbuh cepat belanja pusat sementara transfer ke daerah kecil sekali, ini harus dibalik justru belanja pusat harus dibatasi, transfer ke daerah yang harus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan," ucap Lembong.

Cara selanjutnya, ia mengatakan, Kementerian Keuangan juga nantinya harus membentuk semacam akademi untuk melatih dinas keuangan di pemerintah kota dan kabupaten untuk meningkatkan penghasilan asli daerah.

Seiring dengan peningkatan transfer dan PAD, Lembong menekankan, pemberantasan korupsi juga tentu harus dilakukan supaya peningkatan dana yang ditransfer ke daerah tidak bocor ke pihak-pihak tertentu dan malah mengganggu pembangunan yang merugikan masyarakat. 

2. Sumber Dana Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Erwin Aksa telah mengungkapkan berbagai strategi pembiayaan untuk program makan siang gratis.

Di antaranya adalah dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk menaikkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23 persen.

Selain membentuk BPN yang mereka anggap bisa cepat dilakukan dengan menerbitkan Perppu, peningkatan penerimaan negara juga akan dilakukan untuk memperbesar dividen BUMN bagi negara. Sebab, nilai dividen saat ini Rp 81,5 triliun menurut mereka masih kecil.

Ia memastikan akan meningkatkan pajak dari hal-hal yang mencemari lingkungan serta yang selama ini belum tersentuh otoritas karena pengawasannya kurang.

Di antaranya pajak kendaraan bermotor sambil memberikan insentif untuk pajak kendaraan elektrik berbasis baterai atau electric vehicle (ev), pajak ekspor di sektor tambang, pajak impor gandum, pajak UKM, hingga pajak trader saham, kripto, dan mata uang asing.

Opsi peningkatan penerimaan negara lainnya menurut Erwin Aksa adalah memperbesar kapasitas dana yang masuk dari institusi-institusi pendanaan atau sovereign wealth fund ketimbang mengembangkan global bond.

Dengan berbagai langkah itu, ia optimistis bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, terutama untuk membiayai program andalan memberikan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah di Indonesia.

"Sehingga belanja Rp 400 triliun terkait dengan makan siang gratis ke murid-murid kita terjadi dan ini investasi, karena ini investasi 10 tahun, 20 tahun, bagi anak-anak kita yang ingin kerja di tempat-tempat hebat," ucap Erwin. 

3. Sumber Dana Ganjar-Mahfud

Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengandalkan kepastian hukum sebagai fondasi utama untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dengan melibatkan kepastian dan penegakan hukum, pasangan ini akan mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengurangi kebocoran APBN karena korupsi, dan menarik minat investor asing.

Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Heru Dewanto menjelaskan kepastian dan penegakan hukum akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.

Dia memperkirakan jumlah duit negara yang bisa diselamatkan dari pemberantasan korupsi amat besar mencapai ratusan triliun Rupiah.

Di luar APBN, Heru mengatakan kepastian dan penegakan hukum ini sangat diperlukan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Dia mengatakan saat ini banyak investor luar negeri yang ingin masuk Indonesia, namun terganjal oleh keraguan mengenai adanya kepastian hukum di negara ini.

Dengan banyaknya investasi yang masuk, Heru meyakini penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat.

Bila sudah begitu, kata dia, maka Ganjar-Mahfud tinggal melakukan ekstensifikasi pajak dengan mencari sumber pajak di luar sistem yang sudah ada saat ini.

Adapun Ganjar-Mahfud menargetkan rasio perpajakan bisa mencapai 14-16 persen ketika memimpin Indonesia.

Ganjar-Mahfud juga menurutnya telah berani merancang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni sebesar 7 persen.

Tujuannya tak lain untuk memberikan kepastian komitmen untuk memperluas lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta lapangan kerja baru. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbesar pemenuhan kewajiban perpajakannya.

"Dari situ semua tidak susah untuk mengatakan bahwa Rp 500 triliun tambahan untuk melakukan 21 program unggulan itu bisa kita siapkan tiap tahun, hitungan kita dari itu semua hampir Rp 1.000 t yang bisa kita dapatkan," ungkap Heru dikutip dari Kompas.com.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

---

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com