Megawati Tak Sebut Nama Jokowi dalam Pidato Politiknya, Sentil Hukum Dipermainkan: No, No, and No

TRIBUNJATIM.COM - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya sama sekali tak menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pidato itu disampaikan pada perayaan HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Diketahui, pada acara tersebut Presiden Jokowi juga tak hadir dalam acara HUT ke-51 PDIP.

Jokowi tak hadir karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan ke Filipina.

Baca juga: Arti Kata Cawe-cawe, Istilah Politik Paling Ramai di Tahun 2023, Diucapkan Jokowi Soal Pilpres 2024

Mulanya, dalam acara ini, Megawati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, karena berkenan hadir.

"Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Ma'ruf Amin, yang bersedia hadir," ucap Ketua Umum PDIP itu.

Kemudian Megawati menyebut nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung oleh PDIP dan sederet tokoh-tokoh dari partai lain.

Di antaranya Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo; Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono; dan Partai Hanura yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Benny Rhamdani.

Lalu, Megawati memamerkan para menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang ingin diundang di acara ulang tahun ini.

"Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang."

"Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama, lalu sebetulnya Pak Basuki, Menteri PUPR, ingin juga datang, tapi dapat tugas karena hari ini dan kemarin juga ada hajatan di Pakualaman," terang Megawati.

Lalu, dirinya menyebut nama Menteri ESDM, Arifin Tasrif; Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Kemudian, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly; serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar, Anas.

Megawati sebut hukum dipermainkan, kekuasaan dijalankan semaunya

Dalam pidatonya, Megawati menegaskan Pemilu bukanlah alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.