Kecewanya Bu Lilis Sudah Lipat 2000 Surat Suara Malah Dikeluarkan & Tak Dibayar, KPU Kuak Penyebab

TRIBUNJATIM.COM - Bu Lilis (51) mengaku kecewa karena sudah melipat ribuan surat suara tapi malah dikeluarkan tanpa digaji.

Nasibnya pilu karena hasil kerja kerasnya melipat ribuan surat suara untuk Pilpres 2024 sia-sia saja.

Hasil keringatnya terancam tak dibayar hanya gara-gara name tag atau tanda pengenal.

Bu Lilis merupakan salah satu petugas penyortir dan pelipat surat suara di Jakarta Barat.

Hal ini berawal saat lokasi penyortiran dan pelipatan surat suara dipindah dari Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Kebon Jeruk ke GOR Tanjung Duren.

Bu Lilis sendiri mengaku sudah menjadi petugas sortir lipat surat suara sejak di GOR Kebon Jeruk.

Namun lantaran lokasi pelipatan dan penyortiran surat suara berpindah ke GOR Tanjung Duren, Bu Lilis akhirnya diminta untuk kembali datang ke tempat yang baru.

Dia pun berangkat dari rumahnya di Meruya ke GOR Kebon Jeruk, Kamis (11/1/2024), sekitar pukul 07.00 WIB, menggunakan ojek online.

Alih-alih mendapat pemasukan untuk makan dan ongkos, Bu Lilis justru menelan pil pahit lantaran ia tak mendapatkan bayaran sama sekali.

"Sampai sini, di sini kan berebut begitu," ungkap Bu Lilis.

"Pakai name tag aja kan ada yang enggak masuk gitu, alasannya enggak ada nomor, penuh," imbuhnya.

"Mana ke sini kami naik ojek, saya dari Meruya ongkos Rp30.000, balik lagi," lanjutnya.

Wanita yang sehari-hari mengurusi rumah tangga tersebut berujar, ia mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meski sebenarnya, uang yang didapat dari hasil melipat surat suara itu tidaklah seberapa.

Baca juga: Lipat-lipat Surat Suara, Siti Nur Aini Senang Dapat Upah Rp1,2 Juta Per 5 Hari: Sehari 1000 Lembar

"Intinya namanya kami punya kebutuhan ya kan, kami nyari kerjaan lagi susah, ya kami ke mana aja yang penting menghasilkan uang," ungkap Bu Lilis lirih.

"Udah bela-belain ke sini ya kan. Kalau kemarin di Kebon Jeruk mendingan, masih tertib."

"Di sini serabutan begini, jadi kayaknya gimana ya yang masuk itu yang kenal-kenal orang dalam aja, padahal kami niat kerja," paparnya.

Menurutnya, ia dibayar Rp100.000 apabila berhasil melipat satu boks kardus.

Yang mana dalam sehari, Lilis bisa melipat sembilan dus surat suara dalam sehari bersama tiga temannya yang lain.

"Waktu itu kami Rp900.000 berempat. Uang makan Rp15.000, satu orangnya Rp225.000, jadi tambahan Rp15.000, jadi ya Rp250.000," kata dia, melansir Warta Kota.

Bu Lilis menyampaikan, satu dus terdiri dari 500 lembar surat suara.

Sehingga total ia pernah melipat 4.500 surat suara dalam sehari.

Kendati demikian, hari ini ia mengalami nasib apes.

Lantaran dua kotak surat suara yang telah ia lipat tak mendapatkan bayaran sama sekali.

Bahkan dirinya luntang lantung tanpa kepastian di depan GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat. 

"Kan untuk pembayaran setiap sore, kan off-nya (selesai) pukul 17.00 WIB, itu dari situ kami harus udah dapat pembayaran."

"Sedangkan kemarin pembayaran ditunda belum dapat," jelas Bu Lilis.

"Akhirnya sekarang pulang aja, gimana kami suruh nunggu-nunggu, tapi kan kami belum tentu masuk," imbuhnya.

Di akhir Bu Lilis mengaku kecewa dengan apa yang terjadi hari ini kepadanya.

Padahal ia hanya ingin mencari nafkah untuk makan dan kebutuhan sehari-harinya.

"Tolonglah dikasih peluang, kasihan juga kan berharap ibarat kata jumlahnya enggak seberapa mereka berharap, sekarang cari kerja susah," kata Bu Lilis.

"Yang penting petugasnya dikasih ketertiban, teratur, kasih peraturan yang bagus. Daripada kayak gini, kasihan," imbuhnya.

Baca juga: Segini Honor Pekerja Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu 2024 di Trenggalek, Ada Dua Golongan

Sementara itu Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti membenarkan bahwa Lilis memang datang ke tempat sortir lipat surat suara pada tanggal tersebut. 

Wanita yang akrab dipanggil Isti ini menerangkan bahwa Lilis tidak diizinkan masuk untuk melipat surat suaranya.

"Petugas yang bertugas hari itu melihat Bu Lilis pagi itu datang. Ikut antrean sebagai petugas sortir lipat, tapi tidak kami terima. Jadi, dia keluar," kata Isti, Jumat (12/1/2024).

Sehingga, Isti menyebut, nama Lilis tidak masuk dalam daftar petugas sortir lipat surat suara.

Isti menyebut bahwa satu dus kotak suara presiden dan wakil presiden berjumlah 2.000 buah, bukan 1.000.

"Jadi Bu Lilis kemarin tidak melipat PWP (kertas suara presisen-wakil presiden), kalau dia cerita kemarinnya lagi, PWP baru mulai kemarin. Hari sebelumnya itu DPRR Dapil 9," jelas Isti.

"Mungkin yang diceritakan Bu Lilis adalah proses dia sebelumnya dan tapi soal gaji kami ini enggak pernah telat. Semua yang mengerjakan pasti dibayar," terang Isti.

Isti membenarkan bahwa Lilis pernah menjadi petugas sortir lipat di GOR Kebon Jeruk saat pelipatan surat suara Dapil III.

Namun Isti tidak membeberkan secara rinci alasan Lilis tak lolos masuk menjadi petugas sortir lipat di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Menurut Isti, warga yang tak bisa lolos menjadi petugas sortir lipat karena beberapa faktor.

Salah satunya, karena kapasitas ruangan dan tidak memenuhi kriteria cepat.

"Pertama kami ada keterbatasan tempat, kemarin 506 yang melipat dan itu sudah sangat penuh."

"Yang kedua kami mempertimbangkan aspek kecepatan, karena kami kan mengejar target," ungkap Isti.

"Jadi kalau kami evaluasi dianggap tidak bisa mengikuti ritme, pasti ada proses. Prosesnya antara lain tidak dilibatkan kembali," jelas Isti.

Isti menyampaikan bahwa KPU memiliki wewenang dalam memilih orang yang dipekerjakan sebagai petugas sortir lipat, begitupun sebaliknya.

"Kami kan mengejar target. Kami prioritaskan tim yang berhasil menghitung dengan cara yang cepat," ucap Isti.

Dalam kasus Lilis, Isti meyakini bahwa dirinya tidak ada dalam daftar petugas sortir-lipat, oleh karena itu, dia menunggu di luar.

Pasalnya Listi tak menemukan adanya paraf Lilis dan timnya di kardus surat suara yang harusnya dilipat petugas.

"Dalam proses manifes itu tidak ada nama Bu Lilis, jadi Bu Lilis ini tidak pernah mengambil kardus. Karena tidak pernah masuk, gimana dia mau ngelipat?" tutur Listi.

Isti menyampaikan bahwa apabila ada warga yang telah melipat namun haknya tidak terpenuhi, dia diminta untuk datang ke KPU Jakarta Barat untuk melaporkan hal tersebut.