Masyarakat yang Puas Kinerja Pemerintah Cenderung Pilih Prabowo-Gibran, Nelayan Titip Harapan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Masyarakat menilai, kondisi ekonomi nasional dalam kondisi meningkat.

Kepuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kinerja pemerintah tersebut, ternyata juga berimplikasi pada pilihan politik.

Hal ini terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis, Selasa (23/1/2024).

Bertajuk 'Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum dan Politik,' survei ini juga memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Survei dilakukan pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Menghilangkan metode multistage random sampling dalam penarikan sampel, jumlah responden mencapai 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Ada oversample di 13 provinsi, termasuk Jawa Timur.

Sehingga, total sampel sebanyak 4.560 responden, dengan toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasilnya, masyarakat mempersepsikan kondisi ekonomi nasional meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Pada survei terakhir, sebanyak 31,4 persen menyatakan baik, kemudian 41,7 persen menilai sedang, dan hanya 26,4 persen yang menyatakan buruk.

Baca juga: Ceritakan Awal Mula Jadi Cawapres, Bibi Cak Imin: Keluarga Sudah Merasa Sejak Anies Silahturahmi

Persepsi kondisi ekonomi tersebut fluktuatif, karena pengaruh sejumlah kejadian. Di antaranya, Covid-19, kenaikan harga BBM, hingga beberapa pengaruh lain.

"Dalam beberapa bulan terakhir, lebih banyak yang mengatakan kondisi ekonomi kita baik dibandingkan yang buruk. Meskipun, selisihnya tipis," kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi dalam rilis melalui daring tersebut.

Survei tersebut juga melihat persepsi kondisi ekonomi berdasarkan kondisi demografis.

Dari sisi pekerjaan misalnya, petani, peternak, hingga nelayan menilai ekonomi baik (30,7 persen), sedang (46,4 persen), dan buruk (22,4 persen).

Dari tingkat kepuasan masyarakat, masyarakat yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan mengatakan kondisi ekonomi baik (35,3 persen), sedang (43,6 persen), dan buruk (20,6 persen).

Dari basis pilihan politik, pemilih Capres-Cawapres, Prabowo-Gibran yang menilai kinerja pemerintah dalam kondisi baik mencapai 34,5 persen, diikuti sedang (40,4 persen), dan buruk (24,7 persen).

Tak jauh berbeda dengan pemilih Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud yang menyatakan baik masih di angka 36 persen.

Berbeda halnya dengan pemilih Prabowo maupun Ganjar, pendukung Capres-Cawapres, Anies-Muhaimin yang mengatakan ekonomi nasional buruk justru berada di angka 33,1 persen dan hanya 22,4 persen yang mengatakan kondisi ekonomi baik.

"(Persepsi) Ekonomi nasional ketika ditanyakan ke pemilih, sangat bergantung dengan frame politik yang mereka pakai. Kalau mereka pemilih Mas Anies, cenderung pesimistis (terhadap pemerintah) dibandingkan pemilih Mas Ganjar atau Pak Prabowo," kata Burhanuddin.

"Sehingga, kalau Mas Anies dan Cak Imin cenderung mengeksploitasi kelemahan pemerintah sekarang, wajar. Sebab, basis pemilih mereka yang menilai pemerintahan sekarang gagal, termasuk masalah ekonomi," katanya.

Dengan hasil tersebut, Gerindra Jawa Timur memandang optimistis pemilihan presiden mendatang.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad mengakui banyak mendapat harapan dari masyarakat soal program kerakyatan.

Anwar Sadad mencontohkan, pihaknya baru saja menerima aspirasi dari ratusan nelayan di Gresik.

Menurut Anwar Sadad, mereka menitipkan harapan kepada paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masukan tersebut disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gresik, Samaun.

"Di zaman Pak Jokowi ini sudah bagus sekali perhatian ke nelayan. Kami harap bisa diteruskan oleh Prabowo-Gibran, dan ditambah lagi perhatian ke nelayan," kata Samaun.

Samaun mengatakan, saat ini kondisi nelayan membutuhkan peran pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Kami seluruh nelayan berharap masa depan nelayan terus diperhatikan oleh pemerintah," tambahnya.

Pemerintah ke depan diharap bisa memberikan intervensi terkait teknologi alat tangkap, hingga distribusi kepada pasar.

"Kami juga berharap anak nelayan bisa terjamin pendidikannya, maka butuh beasiswa. Kami juga ingin ada transfer teknologi di sektor kelautan," katanya.

Bagi Anwar Sadad, curhatan tersebut searah dengan program Prabowo-Gibran ke depan.

"Saya sampaikan terima kasih nelayan Gresik atas komitmennya," katanya.

"Seluruh harapan dan keinginannya saya pastikan akan diwujudkan oleh Prabowo-Gibran. Hal pertama yang akan saya sampaikan jika bertemu Prabowo-Gibran adalah menyampaikan keluhan dari nelayan," jelas keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan ini.

Anwar Sadad mengungkapkan, selama ini Prabowo menghormati profesi nelayan.

Tanpa nelayan, warga Indonesia akan kesulitan menikmati makanan.

"Tanpa nelayan dan petani, kita tidak bisa makan," kata Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

"Profesi nelayan dan petani profesi sakral di Indonesia. Sudah semestinya kesejahteraan nelayan dan petani harus diperhatikan," tegas Caleg DPR RI Dapil Jatim II (Pasuruan-Probolinggo) ini.

Ia kemudian mengutip data potensi perikanan di Gresik yang disebut bisa menyumbang 100 ribu ton untuk konsumsi dalam negeri.

Potensi tersebut masih bisa dikembangkan.

"Potensi kita belum dilindungi, karena banyak kapal asing mencuri di perairan kita. Itulah sebabnya Prabowo memperkuat angkatan laut Indonesia untuk memperkuat potensi Indonesia," tandas Anwar Sadad.