Pro Kontra Pendapat Soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pernyataan Joko Widodo tentang bolehnya presiden berkampanye dan memihak calon tertentu dalam pemilu, menimbulkan ragam reaksi.

Beberapa pihak menyatakan setuju dengan Jokowi, sementara tak sedikit juga yang mengingatkan agar presiden tetap netral.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim Ahmad Rizki Sadig menyebut, tak ada yang salah dalam pernyataan Jokowi. Sebab menurutnya, setiap warga negara punya hak yang sama secara politik.

"Menurut saya sah dan boleh dong," kata Rizki, Rabu (24/1/2024).

Sehingga, anggota DPR RI itu menilai tidak salah jika presiden turut berkampanye. Setiap warga negara dilindungi.

"Kan punya Hak Politik juga sebagai Warga Negara Indonesia atau WNI. Apalagi sekedar kampanye," ungkap Rizki yang merupakan Anggota Komisi I DPR RI.

Baca juga: Di Depan Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye di Pemilu 2024: Hak Politik

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Moch Mubarok Muharam menyarankan agar Jokowi tetap menjaga netralitas sebagai seorang Presiden. Sekalipun anaknya menjadi kontestan Pilpres 2024, namun dia menyebut lebih baik Jokowi tidak kampanye.

Hal ini penting sebab jabatannya sebagai presiden dan kepala negara. "Mestinya presiden tidak kampanye, biar bisa mengayomi semua pihak dan bisa menunjukkan kenegarawanan," kata Mubarok saat dikonfirmasi terpisah.

Menurut Mubarok, jika Presiden terlalu cawe-cawe berlebihan bisa saja menimbulkan efek negatif secara politik. "Mungkin ada penilaian negatif dari sebagian pihak terhadap presiden," ungkap Mubarok.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan presiden boleh untuk berkampanye dan memihak. Hal ini disampaikan menjawab pertanyaan awak media terkait netralitas menteri dalam Pemilu 2024, Rabu (24/1/2024) di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Bahkan, pernyataannya tersebut disampaikannya di depan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. "Yang paling penting, Presiden itu boleh lho kampanye, Presiden boleh lho memihak," katanya dikutip dari Tribunnews.com

Baca juga: Penampakan Hadiah Ultah Megawati dari Jokowi, Sampai Diangkut 2 Orang, Tulisan di Kartu Disoroti

Namun, Jokowi mengingatkan kampanye yang dilakukan tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara. Dia mengungkapkan diperbolehkannya presiden atau pejabat lainnya berkampanye lantaran berstatus pejabat publik sekaligus pejabat politik.

"Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gitu nggak boleh. Menteri juga boleh (berkampanye)," ungkapnya.

Di sisi lain, di banyak kesempatan, Jokowi kerap menjanjikan netralitasnya selama Pemilu 2024.