HOAKS Akun TikTok 'Prabowo Subianto' Janji Transfer Rp 40 Juta untuk Pemilihnya, Waspadai Tautan WA

TRIBUNJATIM.COM - Hoaks akun TikTok atas nama Prabowo Subianto tawarkan uang kembali bermunculan.

Menjelang Pilpres 2024, marak akun TikTok tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi tak benar.

Belakangan ramai akun atas nama capres atau calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Melansir dari Kompas.com ( grup TribunJatim.com ), tim Cek Fakta menemukan sedikitnya lima akun mencatut nama Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Berikut nama-nama akunnya:

1. prabowo.subianto27
2. prabowo_presiden3
3. prabowo_nkri_
4. prabowobagibagihadiah0
5. bpk_prabowo

Akun tersebut menawarkan uang puluhan juta kepada pengguna TikTok.

Contohnya seperti konten yang diunggah pada 20 Januari 2024, berisi penawaran uang 40 juta bagi pengguna TikTok yang setuju Prabowo menjadi presiden.

Baca juga: Bertugas Usir Hujan di Acara Kampanye Prabowo-Gibran, Joko Menthek Dibayar Rp6 Juta: Mindahkan Angin

Konten lainnya yang diunggah pada 18 Januari 2024, menawarkan transfer uang puluhan juta ke lima macam bank dan dompet digital.

Sebelumnya, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan tiga akun lain memakai modus serupa, yakni menawarkan sejumlah uang kepada pengguna TikTok.

Selain menawarkan uang, enam akun menautkan nomor WhatsApp di biodata akunnya.

Nomor yang dicantumkan berbeda-beda untuk setiap akunnya.

Berdasarkan pantauan pada Senin (29/1/2024), dua akun masih aktif dan satu akun telah dihapus.

Baca juga: Emak-emak di Lamongan Serbu Sembako Murah Relawan Prabowo-Gibran BerKharisma

Padahal tidak ada penawaran uang di akun media sosial Prabowo, seperti Facebook, Instagram, atau X.

Sementara di TikTok, tidak ada akun bercentang biru atas nama Prabowo Subianto. Centang biru di TikTok menandakan akun otentik atau yang telah terverifikasi dari figur publik, selebritas, organisasi nirlaba, institusi, bisnis, atau merek.

Itu berarti konten-konten tawarkan uang tersebut adalah hoaks.

Sebagai informasi, capres tidak diperkenankan memberikan uang kepada pemilih seperti video yang beredar di TikTok.

Tindakan menawarkan uang di masa pemilu dapat diartikan sebagai politik uang.

Orang yang melakukan politik uang melanggar Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00.

Sebelumnya juga beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Prabowo Subianto ditangkap dan terancam gagal maju Pilpres.

Akun tersebut membagikan video berdurasi 7 menit 33 detik pada 9 Januari 2024 dengan judul:

'M3ngg3mp4rk4n dunia prabowo tiba-tiba dit4ngk4p gara - gara ini prabowo t3r4nc4m batal nyapres.'

Sementara dalam thumbnail video terdapat keterangan :

'BREAKING NEWS PRABOWO TIBA-TIBA DITANGKAP GARA-GARA INI PRABOWO TERANCAM BATAL NYAPRES..!!'

Baca juga: Jawaban Santai TKD Prabowo-Gibran Jatim soal Maraknya Baliho Penolakan Gibran: Sesuai Jadwal

Faktanya, klaim video yang menyatakan bahwa calon presiden Prabowo Subianto ditangkap dan terancam gagal maju Pilpres adalah tidak benar atau hoaks.

Dilansir dari Kompas.com, video yang beredar tersebut tidak sesuai dengan judul yang ada.

Video yang beredar tersebut berisi paparan pemerhati sosial dan politik, Rudi S Kamri.

Rudi menyebut Prabowo tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik dalam debat capres pada hari Minggu 7 Januari 2024.

Selain itu, terdapat klip saat Prabowo menjawab pertanyaan Anies Baswedan soal hubungan antara standar etika pemimpin negara dengan kemampuannya menjaga keamanan negara.

Adapun menjelang Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar warga masyarakat mewaspadai penyebaran informasi hoaks.

Baca juga: Dukung Prabowo-Gibran, Pilar 08 Sebut Susu Gratis Kuatkan Pemberdayaan Produksi Susu di Lumajang

Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

Tidak hanya menyasar para capres dan cawapres, isu hoaks dan disinformasi yang ditemukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu.

Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi atau diselewengkan.

Kominfo pun turut mengimbau agar masyarakat selalu merujuk sumber-sumber tepercaya seperti situs pemerintah dan/atau media yang kredibel

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com