Mahfud MD Mundur dari Kabinet, SBY, Yusril Hingga Ketua MKMK Dinilai Pantas Jadi Menko Polhukam

TRIBUNJATIM.COM - Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD dikabarkan akan mundur dari  jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.

Sejumlah sosok yang dinilai pantas untuk mengisi jabatan Menko Polhukam mulai mengemuka.

Di antaranya adalah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), advokat yang juga Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Ketua MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) Jimly Asshiddiqie

Diketahui sebelumnya, Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Baca juga: Arti Kata Boneka Partai dalam Istilah Politik, Warga Minta Jaminan Mahfud MD Bila Terpilih Cawapres

Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri namun Mahfud MD minta bertemu Presiden Jokowi. 

Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya.

Siapa saja? Berikut dirangkum Tribunnews.com, Rabu (31/1/2024):

1. SBY Dinilai Pantas

Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta prfoesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik.

"Karena itu kalau nanti Pak Mahfud mundur maka penggantinya harus seperti itu juga. Yang menguasai masalah bidang politik, hukum, HAM, dan keamanan," ujar Emrus ketika dikonfirmasi, Rabu (31/1/2024).

Apalagi di tahun politik Pemilu 2014 jabatan Menko Polhukam dinilai sangat strategis sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan.

"Kita harus tahu dinamika politik dan penegakan hukum akan mengemuka di Pemilu. Sebagai Menko Polhukam harus ada langkah antisipatif apa yang akan terjadi dan berjalan di atas rules of the game, sesuai aturan," ujarnya.

Sehingga tokoh senior baik secara usia dan pemikiran diperlukan untuk menduduki jabatan penting Menko Polhukam.

Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal jenderal bintang empat dan bukan yang berpangkat mayor.

"Saya menyarankan Pak SBY jadi Menko Polhukam ini demi kepentingan bangsa," kata Emrus.

Bagaimana jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang jadi Menko Polhukam?

"Janganlah karena mayor dia tidak pas karena di Kemenko Polhukam banyak jenderal bintang, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun.

Tradisi di militer senioritas sangat dihormati. Junior tidak enakan, daripada AHY maka lebih tepat SBY di posisi Menko Polhukam," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya mengemuka nama AHY akan diangkat jadi Menko Polhukam setelah Jokowi sarapan bareng AHY di Yogyakarta akhir pekan lalu.

2.  Jimly dan Yusril

Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi yakni Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie cocok jadi Menko Polhukam gantikan Mahfud MD.

Dengan catatan jika Mahfud MD benar-benar mundur dari jabatannya.

"Saya lihat itu tergantung Presiden Jokowi karena itu hak prerogatf presiden. Bisa juga dari tokoh politik. Ada juga Prof Jimly dan Prof Yusril yang punya pengalaman panjang yang hampir sama dengan Mahfud MD," ujar Ujang.

Jimly Asshiddiqie merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD.

Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini sebelumnya menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia pada 1998.

Ia juga menjadi anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945.

Selepas menjadi Ketua MK, Jimly sempat menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017.

Ia juga menjabat sebagai ketua Ma

Sementara Yusril Ihza Mahendra saat ini adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) saalah satu partai politik pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Yusril dikenal sosok multitalenta memiliki banyak profesi.

Ia adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri.

Yusril  pernah menjadi menteri pada tiga pemerintahan yang berbeda yakni sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurahman Wahid pada 1999–2001.

Lalu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001–2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 – 2007.

Pengamat sebut menteri yang terlibat Pilpres 2024 harus mundur

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai keputusan mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) hal yang biasa menjelang pemilihan umum.

Terlebih Mahfud MD yang menjabat Mentero Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) maju sebagai calon wakil presiden 2024.

Menurut Piter, bukan hanya Mahfud MD yang harus mundur dari Kabinet Jokowi tetapi seluruh pejabat negara yang terlibat pemilu.

Dosen Perbanas Institute menyebut sejumlah menteri yang berkaitan dengan pemilu memang sudah seharusnya melepas jabatan mereka.

“Seharusnya menteri-menteri yang terlibat langsung dalam pemilu, baik sebagai calon legislatif, calon presiden, atau ikut sebagai tim sukses, semuanya mundur dari jabatannya,” ungkapnya kepada Tribunnews, Rabu (31/1/2024).

Piter menuturkan langkah pejabat negara mundur itu agar tidak kinerja pemerintahan tetap optimal dua minggu jelang pemungutan suara.

“Selain itu juga demi menjaga netralitas lembaga dan memastikan pemilu berlangsung secara jujur adil,” imbuhnya.

Lebih lanjut bahwa menteri yang mundur tersebut akan digantikan sehingga program kementerian dan lembaga bisa berjalan hingga habis masa pemerintahan.

Piter meyakini pergantian satu menteri tidak akan berpengaruh terhadap krisis ekonomi seperti era reformasi.

“Mundurnya menteri-menteri tidak akan menyebabkan krisis ekonomi,” tukasnya.

Informasi terbaru yang diterima Tribunnews bahwa Mahfud MD akan menyampaikan pengunduran diri secara resmi sebagai MenkoPolhukam pada Rabu (31/1/2024) pukul 14.00 WIB.

Mahfud meminta bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atas pengunduran dirinya itu.

Dirinya merasa diangkat secara hormat oleh Presiden Jokowi sehingga secara etika harus bertemu langsung dengan Kepala Negara membicarakan langkah politiknya.

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya," katanya.

Mantan Ketua MK tersebut mengatakan sudah meminta penjadwalan pertemuan dengan Jokowi melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno.

“Saya sudah menemui Mensesneg Pak Pratikno untuk minta dijadwalkan dapat bertemu bapak Presiden," ucap Mahfud.

Selain itu, kata dia, sebagai salah satu kandidat cawapres pada Pilpres 2024, sudah sepatutnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan negara secara baik-baik.

"Lalu yang kedua, masalah politik, ya, saya sudah jadi cawapres, jadi harus jelas. Secara ketatanegaraan jabatan menteri itu hak prerogatif presiden, jadi saya harus datang penuh penghormatan," kata Mahfud.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com