Penjelasan Istana soal Jokowi Tak Ajak Mensos saat Bagi Bansos, Bantah karena Status Partai: Gak Ada

"Silakan karena ini dalam kontestasi politik ini adalah dipresentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN," sambungnya.

Lebih lanjut bendahara negara menyebutkan, memang terdapat kenaikan anggaran perlindungan sosial dari tahun 2023 ke 2024, yakni dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun.

Namun, kenaikan tersebut sudah dibahas bersama DPR dalam perumusan UU APBN.

"Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara di mana sumbernya disetujui DPR penggunaannya juga disetujui DPR," kata Sri Mulyani.

Terkait dengan bansos yang baru digulirkan pemerintah, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan, Sri Mulyani bilang, bansos itu diberikan untuk merespons fenomena domestik dan global yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat miskin.

"Seperti tadi diketahui harga pangan the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, dan langsung memukul daya beli, jadi memang itu terus dilakukan dalam rangka program-program yang sudah," ucap Sri Mulyani.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com