Penjelasan Istana soal Jokowi Tak Ajak Mensos saat Bagi Bansos, Bantah karena Status Partai: Gak Ada

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Joko Widodo tidak mengajak Menteri Sosial, Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bantuan sosial akhir-akhir ini.

Pihak istana pun memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Jokowi tidak mengajak Mensos.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024), dikutip dari Kompas.com.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP), Ari membantahnya.

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," tegasnya.

Adapun akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar.

Saat menyalurkan berbagai bansos tersebut Presiden menyampaikannya sendiri atau didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Sebagaimana diketahui, Mensos Tri Rismaharini merupakan kader dari PDIP yang saat ini mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD.

Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP selaku parpol yang menaunginya disinyalir semakin renggang.

Hal tersebut terjadi usai putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya juga merupakan kader PDIP, maju sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.

Kata pengamat

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, bansos sebenarnya merupakan instrumen pemerintah yang digunakan pemerintah untuk menghadapi beberapa kondisi tertentu, seperti penurunan daya beli masyarakat.

Instrumen itu digelontorkan untuk melindungi kelompok menengah ke bawah.

"Terkait ugal-ugalan atau tidak sebenarnya ini tergantung konteks yang ingin disampaikan atau dibuat pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial tunai ini," ujar dia, kepada Kompas.com, Rabu (31/1/2024).

Lebih lanjut Yusuf bilang, bansos merupakan instrumen yang dipakai pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu panjang.

Hal ini kemudian sejalan dengan fokus pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, pada awal tahun ini masyarakat dihadapi oleh fenomena kenaikan harga pangan.

Tercatat inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 6,7 persen.

"Dalam konteks itu sebenarnya bantuan sosial ataupun BST (bantuan sosial tunai) memang diperlukan pemerintah untuk solusi sementara agar daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah itu bisa terjaga tidaknya di awal tahun ini," tutur Yusuf.

Namun demikian, Yusuf menyadari, gencarnya penyaluran bansos pada awal tahun akan dikaitkan dengan poilitik, mengingat pelaksanaannya yang mendekati pemilu.

Penyaluran bansos bahkan dinilai dapat menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Oleh karena itu posisinya sebenarnya perlu dipertegas bantuan sosial ini adalah bantuan reguler dari pemerintah untuk mencapai output dalam jangka pendek," ujarnya.

"Dan juga beberapa output dalam jangka panjang dan pemerintah perlu mempertegas posisinya adalah independen dan tidak terkait dengan paslon tertentu," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai bansos yang digelontorkan Jokowi telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa.

"Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata dia, dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

"Silakan karena ini dalam kontestasi politik ini adalah dipresentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN," sambungnya.

Lebih lanjut bendahara negara menyebutkan, memang terdapat kenaikan anggaran perlindungan sosial dari tahun 2023 ke 2024, yakni dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun.

Namun, kenaikan tersebut sudah dibahas bersama DPR dalam perumusan UU APBN.

"Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara di mana sumbernya disetujui DPR penggunaannya juga disetujui DPR," kata Sri Mulyani.

Terkait dengan bansos yang baru digulirkan pemerintah, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan, Sri Mulyani bilang, bansos itu diberikan untuk merespons fenomena domestik dan global yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat miskin.

"Seperti tadi diketahui harga pangan the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, dan langsung memukul daya beli, jadi memang itu terus dilakukan dalam rangka program-program yang sudah," ucap Sri Mulyani.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com