Sindiran Menohok Cak Imin Soal Bantuan Sosial: 'Bansos Itu Diberikan Bukan Jelang Pemilu'

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahmad Faisol

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN – Capres-Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) atau AMIN mengakhiri road show politiknya di Ponpes Syaikhona Kholil, Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan, Rabu (31/1/2024) malam.

Di ponpes yang berlokasi di pusat kota itu, pasangan AMIN hadiri gelaran ‘Desak-Slepet AMIN Bersama Santri dan Alumni Pesantren se Madura’. Dalam kesempatan, Capres Anies usai menyapa massa pendukung langsung bertolak meninggalkan ponpes.

Sementara Cawapres Cak Imin masih bertahan dengan gelaran dialog serta serap aspirasi bersama masyarakat, sejumlah ulama dan kyai, serta para santri.

Materi dalam dialog mulai dari upaya peningkatan kurikulum pesantren, SDM santri dan sarana-prasarana ponpes hingga soal bantuan sosial yang dinilai Cak Imin dijadikan sarana politik.  

“Bansos itu bukan diberikan saat menjelang pemilu, bukan bergantung kepada agenda politik. Tetapi bergantung kepada agenda atau kalender kebutuhan rakyat,” ungkap Cak Imin disambut riuh tepuk tangan massa pendukungnya,

Baca juga: Reaksi Heran Cak Imin Soal Mahfud MD Mundur dari Menteri Jokowi Jelang Pilpres: Kenapa Sekarang?

Pernyataan Cak Imin secara tersurat mengkritisi Presiden Jokowi yang gencar membagikan bansos saat masa kampanye Pilpres 2024.

Aksi presiden itu sontak menjadi sorotan dari berbagai kalangan.Terlebih, dalam pembagian bansos Presiden Jokowi tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“Bansos itu diberikan kapan?, sesuai dengan kebutuhan kalender masyarakat yang membutuhkan. Jadi bansos diberikan ketika masyarakat membutuhkan, bukan diberikan saat menjelang pemilu,” tegasnya.

Cak Imin menjelaskan, uang negara yang diperoleh dari pajak rakyat memang dipersiapkan untuk membantu rakyat yang membutuhkan.

Baca juga: Penyaluran 10 Ribu Bansos Alat Masak Listrik dari Pemerintah Pusat pada Warga di Banyuwangi

Baca juga: APJII Berharap Bisa Penuhi Kecepatan Internet 100 Mbps di Tahun 2024

Bansos yang memutuskan adalah DPR bersama pemerintah sehingga yang berhak menerima bansos itu adalah rakyat.  

“Bukan karena kebaikan pemerintah melainkan sudah menjadi kewajiban negara dan pemerintah dalam menyediakan bansos untuk rakyat yang membutuhkan. Hati-hati kalau bermain-main bansos, bisa kualat,” pungkas Cak Imin. 

Baca juga: Alasan Jokowi Tak Ajak Mensos Risma Bagi Bansos, Terjawab Isu Soal PDI-P, Tugas Dilempar ke Bulog