Antisipasi KPPS Sakit saat Bertugas, Dinkes Tulungagung Siapkan Tenaga Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Dinas Kesehatan akan menyiagakan tenaga kesehatan (Nakes) di desa-desa selama masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Total ada 265 Puskesmas Pembantu dan Pondok Kesehatan Desa yang bersiaga dari 13-15 Februari 2024.

Setelah itu Nakes juga disiagakan di tingkat kecamatan pada 16-17 Februari 2024.

Menurut Kabid Layanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Tulungagung, dr Ana Herawati, para Nakes akan bersiaga dua giliran jaga, pagi dan sore hari,

Selain itu ada 32 Puskesmas yang disiapkan selama 24 jam, dengan layanan ambulans dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Malam on call semua, ada Puskesmas Keliling yang siap digeser kemana saja,” ujar Ana selepas rapat koordinasi dan evaluasi menjelang Pemilu 2024, di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Selasa (6/2/2024).

Kesiapsiagaan Nakes ini untuk mengantisipasi kesehatan para petugas  Pemilu, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di desa dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

Baca juga: Aksi Petugas KPPS Rebutan Makanan saat Pelantikan Dinilai Miris, Hidangan Habis Hitungan 1 Menit

Baca juga: Beda Nominal untuk Petugas KPPS Usai Pelantikan Disorot, Ada sampai Rp150 Ribu, KPU Ungkap Alasannya

Hal ini berkaca pada Pemilu 2019, yang saat itu banyak petugas Pemilu meninggal dunia karena kelelahan.

Dua rumah sakit milik Pemkab Tulungagung, yaitu RSUD dr Iskak dan RSUD dr Karneni Campurdarat juga disiagakan menjadi rumah sakit rujukan.

“Public Safety Center (PSC) dan Tulungagung Emergency Medical Service (TEMS) juga disiagakan. Jika ada kebutuhan mendadak, call center siap dihubungi sewaktu-waktu,” sambung Ana.

Secara umum Ana yakin, kondisi tahun 2019 tidak akan terulang kembali.

Menurutnya, saat ini  syarat petugas Pemilu lebih ketat, seperti usia maksimal 50 tahun.

Selain itu ada skrining kesehatan seperti kadar gula darah, tekanan darah dan kolesterol.

Baca juga: Diberi Makan Lauk Tahu dan Timun, Anggota KPPS Kesal Waktu Pemberian Terlambat, itu Tidak Pantas

“Mereka yang berisiko tinggi sudah ditekankan, jauh-jauh hari agar dikendalikan. Karena kejadian Pemilu sebelumnya karena fisik terforsir sehingga serangan jantung, stroke dan kelelahan,” ungkap Ana.

Selain itu para KPPS yang mempunyai risiko tinggi akan diikutkan BPJS Kesehatan.

Program ini berdasar kesepakatan antara Dinkes, KPU Tulungagung dan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan ini berlaku hanya Bulan Februari 2024, saat pelaksanaan Pemilu, dengan premi sekitar Rp 38.000 untuk kelas 3.

Saat ini Dinkes masih melakukan skrining untuk memastikan jumlah KPPS yang punya risiko tinggi pada kondisi kesehatannya.

“Jumlahnya belum pasti, karena masih dipastikan lebih dulu. Dari situ akan ketahuan, berapa dana yang dibutuhkan,” ucap Ana.

Selain penyiagaan Nakes dan BPJS Kesehatan, ada juga alokasi dana yang tak ditanggung BPJS Kesehatan.

Seperti jika ada insiden yang menyebabkan luka berat sampai kematian, maka ada anggaran khusus di KPU, termasuk untuk santunan.