Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Simak Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara

TRIBUNJATIM.COM - Pilpres 2024 tinggal hitungan hari lagi.

Tiba saatnya bagi rakyat Indonesia menentukan sosok pemimpin Indonesia.

Lalu bagaimana dengan keberpihakan di Pilpres 2024?

Benarkah Menteri dan Presiden boleh memihak di Pilpres 2024?

Simak penjelasan pakar hukum Tata Negara.

Setelah menghadiri agenda penyerahan tiga pesawat tempur untuk TNI, Rabu (24/1/2024) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo ditanya oleh wartawan soal pendapatnya mengenai para menteri yang menjadi tim sukses.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak," kata Jokowi.

Di sampingnya, berdiri pula Prabowo yang kini menjadi calon presiden nomor urut 02.

Baca juga: Arti Kata Golput, Selalu Populer Menjelang Pemilu, Dianggap Mengganggu Jalannya Pesta Demokrasi

Namun demikian, Jokowi mengatakan bahwa, "Yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.”

Menurutnya, presiden dan menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh.. Boleh. Menteri juga boleh,” tutur Jokowi.

“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya enggak boleh ya tidak,” sambungnya.

Benarkah Presiden hingga Menteri Boleh Kampanye dan Memihak?

Dalam pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang disebutkan presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Begitu pula dengan pejabat negara lainnya yang merupakan anggota partai politik.

Hak untuk kampanye itu dapat dilakukan dalam dua kondisi, yakni tidak menggunakan fasilitas negara dan dilakukan saat cuti.