Ojol di Surabaya Titipkan Harapan ke Prabowo Lewat BHS : Keadilan Tarif Hingga Kesejahteraan Driver

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah driver ojek daring/online (ojol) bertemu politisi senior Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Mereka menitipkan sejumlah harapan, di antaranya soal keadilan tarif.

"Kami ingin perbaikan tarif yang lebih baik serta sistem yang adil seperti dahulu kembali. Sekarang sulit di lapangan," kata Koordinator Camp Ojol Kertajaya, Dodik Prasetyo.

Para driver menilai Prabowo Subianto berpeluang besar memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Melalui gagasan program keberlanjutan, mereka berharap berbagai kebaikan yang selama ini dilakukan Presiden Joko Widodo bisa diteruskan.

Saat ini, pihak aplikator telah memberikan perlindungan kepada Driver melalui asuransi perjalanan. "Sudah ada asuransi untuk perlindungan selama di perjalanan," kata Dodik.

Mendapat harapan tersebut, BHS siap memperjuangkan. Menurutnya, saat ini ojol menjadi salah satu andalan transportasi masyarakat dari berbagai lapisan.

Baca juga: 8 Hari Lagi Pilpres 2024, CEK Survei Elektabilitas Capres-Cawapres Terbaru, Anies Salip Prabowo

"Ojol ini merupakan yang terbesar dari semua moda transportasi. Ini yang perlu dilindungi oleh pemerintah. Bagaimana caranya, ojek ini dilindungi dengan payung hukum yang jelas dan keberpihakan kepada driver atau pengemudi," kata BHS usai menerima para Driver.

Sebagaimana moda transportasi lainnya, ojek daring juga harus memberikan keamanan bagi konsumennya. Apalagi, jumlah penggunanya kian bertambah, baik dari moda roda dua maupun roda empat.

"Konsumen juga penting karena konsumen ini harus betul-betul dilindungi dengan baik. Transportasi publik harus diatur betul-betul dan dilindungi oleh pemerintah," kata Caleg Gerindra untuk DPR RI ini.

Selain masalah jaminan keselamatan untuk driver maupun konsumen, Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini juga mengakui masalah keadilan tarif menjadi perbincangan sejak lama. "Keluhan tarif ini kebetulan pernah sampaikan bahwa perlu adanya keselarasan," kata mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Penyesuaian tarif harus mempertimbangkan dua hal. Pertama, kesejahteraan mitra driver, serta kemampuan konsumen.

"Tentu, kemampuan demand (keinginan pasar)-nya juga dipertimbangkan. Kalau konsumennya kurang mampu karena tarif yang tinggi juga akan mempengaruhi demand," kata pengusaha jasa transportasi ini.

Tak hanya itu, jumlah tenaga driver juga harus disesuaikan. Dengan semakin banyaknya driver, juga akan mempengaruhi besaran tarif. Alternatif solusinya, pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan lain.

"Para driver yang sudah lama tidak boleh dikorbankan sehingga (tarif) dimurah-murahkan lagi harganya. Pemerintah hadir memberikan solusi," katanya.