Dulu Sebut Presiden Boleh Kampanye, Kini Jokowi Akui Tak akan Berkampanye: Yang Bilang Siapa

Pasangan calon Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garda Republik Indonesia dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sejumlah 59.726.503 atau 42,67 persen.

Sementara untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sejumlah 39.276.935 atau 28,06 persen.

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, saat ini juga memimpin Partai Solidaritas Indonesia yang menjadi salah satu peserta pemilu.

Pernyataan Jokowi di depan Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo menyebut jika Presiden boleh berkampanye.

Tak hanya itu, menurut Jokowi, menteri juga boleh memihak.

Selain menteri, presiden juga boleh memihak pada calon tertentu di kontestasi Pemilu.

Jokowi beralasan jika aktivitas yang dilakukan oleh menteri di bidang politik adalah hak demokrasi.

Baca juga: Arti Bunga Anggrek Ungu, Kiriman Jokowi untuk Megawati di Hari Ulang Tahun yang Jadi Sorotan

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi menegaskan sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan .